Bupati Aceh Tenggara Kumpulkan Kepala Puskesmas, Tekankan Transparansi Dana BOK dan JKN

Laporan Asnawi Luwi | Aceh Tenggara

TRIBUNGAYO.COM, KUTACANE - Bupati Aceh Tenggara H M Salim Fakhry mengumpulkan seluruh Kepala Puskesmas (Kapus), bendahara, dan Kepala Tata Usaha (KTU) Puskesmas dalam sebuah pertemuan di Opprom Setdakab, Senin (10/3/2025).

Dalam agenda silaturahmi tersebut, Salim Fakhry menegaskan agar seluruh Kapus tidak menyelewengkan dana insentif staf honorer dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Dibawah kepimpinan saya dan Wakil Bupati Heri Al Hilal, kami ingin mengubah pola pemerintahan dengan menekaknkan kebersamaan dan transparansi.

Pengawasan dana BOK harus diperketat, sesuai dengan arahan Presiden dalam retreat di Akmil Magelang," ujar Salim Fakhry.

Ia juga menegaskan bahwa dalam kepemimpinannya, tidak ada praktik setoran ke pemimpin.

"Kami ingin mengubah pola pikir dan meningkatkan disiplin serta prestasi para pejabat PNS. Jika Kapus mampu membenahi puskesmas dengan baik, tidak akan ada mutasi atau rotasi jabatan.

Sampai saat ini, saya belum menandatangani mutasi apapun," tegasnya.

Salim Fakhry juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, termasuk infrastruktur dasar seperti toilet di puskesmas.

"Jangan sampai ada puskesmas yang memiliki toilet yang tidak bagus dan ini disampaikan pak Presiden Prabowo sebelumnya kepada seluruh Kepala Daerah pada Retreat di Akmil Magelang.

Ini harus menjadi perhatian dan untuk berbenah mulai dari pelayanan hingga infrastruktur yang kecil-kecil agar diperhatikan untuk ditata kearah yang lebih baik lagi," tambahnya.

Disisi lain, Bupati Aceh Tenggara juga menyinggung terkait penggunaan dana BOK untuk non fisik.

Serta dana JKN 60 persen untuk jasa pelayanan dan 40 persen untuk pembelian pengadaan obat-obatan.

Manfaatkan dana yang ada sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis), seperti meningkatkan pelayanan kesehatan dan pencegahan stunting.

Sementara itu Ketua Komisi D DPRK Aceh Tenggara, Tgk Marwan Husni mengharapkan agar anggaran rutin dikelola langsung oleh masing-masing Puskemas, bukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh Tenggara.