Nelayan Cangkul Padang Unjuk Rasa

DPRK Aceh Tengah Jamin Tak Ada Pembongkaran Cangkul Padang Sebelum Nelayan Bertemu Bupati

Tayang: Jumat, 16 Mei 2025 18:41 WIB

Penulis: Alga Mahate Ara | Editor: Mawaddatul Husna

DPRK Aceh Tengah Jamin Tak Ada Pembongkaran Cangkul Padang Sebelum Nelayan Bertemu Bupati

TRIBUNGAYO.COM/ALGA MAHATE ARA

AUDIENSI- Ketua DPRK Aceh Tengah, Fitriana Mugie didampingi Wakil II DPRK Aceh Tengah, Susilawati dan anggota DPRK Aceh Tengah, Taqwa bersama para nelayan cangkul padang di ruang rapat DPRK setempat, pada Jumat (16/5/2025). Dalam pernyataannya pada audiensi tersebut, Fitriana Mugie menegaskan bahwa cangkul padang dan cangkul dedem di Danau Lut Tawar milik nelayan tidak boleh dibongkar sebelum para nelayan bertemu langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah.

Baca Selanjutnya:

Pendemo Gembok Pagar Kantor DPRK Aceh Tengah, AMG akan Lanjutkan Aksi Hari Senin

Laporan Alga Mahate Ara | Aceh Tengah

TRIBUNGAYO.COM, TAKENGON - Ketua DPRK Aceh Tengah, Fitriana Mugie, akhirnya merespons tuntutan para nelayan cangkul padang yang tergabung dalam Himpunan Aliansi Masyarakat Nelayan Serumpun (HAMAS) setelah mereka menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRK setempat, Jumat (16/5/2025).

Dalam pernyataannya pada audiensi tersebut, Fitriana Mugie menegaskan bahwa cangkul padang dan cangkul dedem di Danau Lut Tawar milik nelayan tidak boleh dibongkar sebelum para nelayan bertemu langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah.

"Kami atas nama pimpinan DPRK sepakat, pemberhentian, pembongkaran dan penertiban, sampai menunggu pertemuan dengan Bupati Aceh Tengah beserta wakilnya," ujar Fitriana saat audiensi berlangsung.

Permintaan para nelayan untuk bertemu Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah itu terhalang, lantaran saat ini orang nomor 1 dan 2 itu sedang dalam perjalan dinas ke luar daerah.

Fitriana pun menegaskan akan sesegera mungkin mempertemukan para nelayan Hamas tersebut.

Hamdan Dasir, salah seorang juru bicara pengunjuk rasa, menyambut baik respons dari Ketua DPRK tersebut.

Mereka mengaku menghormati kebijakan pemerintah tentang pembongkaran cangkul padang tersebut.

Namun, pihaknya menuntut kepada pemerintah untuk dapat memberikan solusi akibat dari pembongkaran cangkul padang yang mengakibatkan terputusnya mata pencaharian mereka.

"Kami minta (Bupati) duduk dengan pemilik cangkul padang, jangan sembarang bongkar, kami siap membongkarnya tapi musyawarah dulu," ujarnya.

Setelah proses audiensi tersebut berlangsung, para nelayan kemudian membubarkan diri dengan tertib setelah mendapatkan jaminan dari DPRK bahwa tuntutan mereka akan ditindaklanjuti. (*)