Agus Muliara: Presiden Harus Bijak Tangani Sengketa 4 Pulau, Hormati MoU Helsinki

Laporan Fikar W. Eda I Jakarta

TRIBUNGAYO.COM, JAKARTA - Mahasiswa Hukum Tata Negara universitas Bung Karno Jakarta, yang juga aktivis Mahasiswa Aceh, Agus Muliara mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap dinamika status empat pulau di wilayah Aceh.

Langkah Presiden untuk turun tangan langsung merupakan bentuk tanggung jawab terhadap keutuhan wilayah nasional.

Namun Agus menegaskan, penyelesaian isu ini harus dilakukan secara bijak, adil, dan dalam kerangka penghormatan terhadap perjanjian damai MoU Helsinki yang menjadi fondasi perdamaian Aceh.

"Masalah ini bukan hanya soal batas administrasi, tapi juga menyangkut kepercayaan antara pemerintah pusat dan Aceh sebagai daerah otonomi khusus," katanya. 

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengalihkan empat pulau tersebut ke Sumatera Utara dinilai tergesa-gesa, minim koordinasi, dan berpotensi melukai semangat perdamaian.

"Empat pulau itu bukan sekadar wilayah di peta, melainkan bagian dari identitas dan harga diri masyarakat Aceh. Mengalihkannya secara sepihak adalah tindakan simbolik yang mencederai martabat rakyat, " Kata Agus mantan Ketua HMI Takengon. 

Selanjutnya Agus Muliara  mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menginstruksikan Menteri Dalam Negeri mengkaji ulang dan menjelaskan dasar hukum pengalihan, serta meminta maaf kepada rakyat Aceh jika ditemukan unsur ketergesaan.

Menegaskan komitmen terhadap implementasi penuh MoU Helsinki dan UUPA dalam pengelolaan wilayah Aceh.

"Saya percaya, penyelesaian yang adil dan bermartabat adalah kunci menjaga perdamaian dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, " sebut Agus Muliara. (*) 

Baca juga: Tokoh Singkil Yarmen Dinamika: 3 Skenario Jalan Keluar Bermartabat Sengketa Empat Pulau Aceh-Sumut

Baca juga: Murizal Hamzah: Empat Pulau Masuk Sumut Berdasar Rapat Tahun 2008 dan Surat Mendagri 2017