Penulis Buku Hasan Tiro: 20 Tahun Damai Aceh Harus Berdampak pada Kesejahteraan Rakyat

Laporan Fikar W. Eda I Jakarta

TRIBUNGAYO. COM, JAKARTA – Peringatan 20 Tahun Damai Aceh setiap 15 Agustus sebagai Hari Damai Aceh seharusnya membawa dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Setelah dua dekade perdamaian, angka kemiskinan dan berbagai masalah sosial di Serambi Mekkah semestinya berkurang seiring masuknya sekitar Rp 90 triliun dana ke Aceh.

Dampak konflik bersenjata antara GAM dan RI yang berlangsung hampir 30 tahun telah meninggalkan luka mendalam: bertambahnya angka kemiskinan, kerusakan sosial, serta pergeseran perilaku dan pemikiran masyarakat.

 “Damai Aceh rawan runtuh jika kesejahteraan, keadilan, dan martabat rakyat belum terpenuhi. Setelah perang berakhir, rakyat bertanya: mereka dapat apa?” ujar Murizal Hamzah, penulis buku Hasan Tiro: Jalan Panjang Menuju Damai Aceh, dalam Forum Internasional Refleksi Aceh Damai di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Murizal menegaskan, sudah saatnya fokus beralih dari “kapal perang” ke “kapal bisnis” melalui penguatan sektor ekonomi.

Ia juga mengingatkan bahwa dari 12 kasus pelanggaran HAM berat yang diakui Pemerintah Indonesia, tiga di antaranya terjadi di Aceh yakni Pos Sattis dan Rumoh Geudong (Pidie), SP KKA (Aceh Utara), serta Jambo Keupok (Aceh Selatan).

Hingga kini, hak-hak korban atau ahli waris masih belum tuntas.

“Pemerintah Pusat harus menyelesaikan komitmen yang dijanjikan. Pemerintah Aceh dan semua pemangku kepentingan harus terus mengingatkan Pusat. Presiden Jokowi sudah mengakui adanya pelanggaran HAM berat tersebut dan Presiden Prabowo harus melanjutkan penyelesaiannya. MoU Helsinki 2005 bukan berarti semua selesai turunannya masih banyak yang butuh perhatian. Perdamaian Aceh harus dirawat dengan aksi nyata, bukan sekadar slogan,” tambahnya.

Forum Refleksi Aceh Damai ini diselenggarakan oleh ERIA School of Government selama tiga hari (13–15 Agustus 2025), dihadiri tokoh nasional dan internasional yang terlibat dalam proses perdamaian Aceh.

Mereka antara lain: Jusuf Kalla, Hamid Awaluddin, Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haythar, Jenderal Nipat Thonglek (Thailand), Yuhki Tajima (Georgetown University), Jenderal (Purn) Bambang Darmono, Dr. Rizal Sukma (CSIS Jakarta), Him Raksmey (Pusat Studi Kamboja), Dr. Onanong Thippimol (Thammasat University, Thailand), Prof. Humam Hamid, Dadang Trisasongko (YLBHI), Wiliam Sahbandar, dan T. Kamaruzzaman (mantan juru runding GAM era Jeda Kemanusiaan).

ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) School of Government, dipimpin oleh Prof. Nobuhiro Aizawa, berfokus pada pengembangan kapasitas pemerintahan dan penelitian kebijakan di Asia Timur dan Tenggara.

Forum ini menjadi wadah pertukaran pengetahuan antara praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan lintas negara.(*)

Baca juga: Dua Dekade Damai Aceh di Mata Mantan Jubir GAM Wilayah Gayo Alas