Ramai-ramai Peserta Bener Meriah Tarik Diri dari Event Pacuan Kuda di Aceh Tengah, Ini Alasannya

Berbeda dengan tahun sebelum, kali ini mereka diminta bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan di kandang maupun di lapangan saat pagelaran pacuan kuda.

“Alasan mereka karena menggunakan fasilitas Lapangan H.M Hasan Gayo yang belum diserahterimakan ke daerah, jadi kami diminta menunjuk penanggung jawab,” ujarnya.

Permasalahan tersebut sempat membuat perdebatan dan ketegangan pemilik kuda yang telah terjadi sejak Sabtu malam.

Sementara itu, Wakil Ketua Komunitas Kuda Pacu Tradisional Gayo (KKP Traga) Bener Meriah, Azhari mengungkapkan alasan pihaknya memilih tarik diri dari Pacuan Kuda Tradisional Gayo dalam rangka Semarak HUT ke-80 RI di Lapangan H.M. Hasan Gayo, Blang Bebangka, Aceh Tengah.

Menurutnya, mereka dipersulit terkait dengan urusan administrasi oleh pihak panitia. Padahal, sejak dua hari berada di lokasi, berbagai persyaratan telah mereka penuhi.

“Mulai dari surat menyurat terkait kandang yang disepakati hanya untuk 7–8 hari, namun belakangan diminta ditanggung biaya hingga sebulan penuh, terhitung 10 Agustus–10 September 2025,” katanya.

Selain itu, pihkanya juga merasa keberatan dengan proses administrasi yang terkesan di persulit dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Semua sudah kami setujui, sudah kami penuhi. Tapi kemudian diminta lagi surat pengantar dari Bupati Bener Meriah. Masak hal seperti itu pun harus ada pengantar Bupati? Kami keberatan. Lebih baik kami ambil kebijakan untuk pulang,” ujarnya.

Menanggapi kabar yang menyebutkan adanya dugaan pemersulit administrasi terhadap komunitas pacuan kuda dari Bener Meriah, panitia penyelenggara dalam hal ini Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Aceh Tengah memberikan klarifikasi.

Sekretaris KONI Aceh Tengah, Yusnardi, melalui sambungan telepon pada Minggu (23/08/2025), membantah tudingan tersebut.

Menurutnya, pelaksanaan event pacuan kuda dalam rangka HUT ke-80 RI masih menggunakan fasilitas Lapangan H.M Hasan Gayo yang belum diserahterimakan sepenuhnya ke pemerintah daerah.

“Sehingga, kami panitia membutuhkan penanggung jawab dari setiap kabupaten untuk menjaga fasilitas yang digunakan, khususnya kandang,” ungkap Yusnardi.

Untuk Kabupaten Bener Meriah, kata Yusnardi, panitia telah memberikan ruang bagi kedua pihak, yaitu Pordasi Bener Meriah dan pemilik kuda yang tidak tergabung dalam Pordasi, untuk masing-masing menunjuk satu penanggung jawab.

“Dalam hal ini, untuk pemilik kuda yang tidak tergabung dalam Pordasi kita minta sebuah surat dari Pemkab Bener Meriah menunjuk penanggung jawab. Surat inilah yang belum kami terima hingga saat ini,” jelasnya.

Yusnardi menegaskan, pihaknya tidak pernah berniat mempersulit, namun semata-mata mengedepankan tanggung jawab terhadap penggunaan fasilitas lapangan.