AGM Minta Temuan Kinerja Satgas Pemkab Aceh Tengah dan Pansus DPRK Dibuka ke Publik

Laporan Romadani | Aceh Tengah 

TRIBUNGAYO.COM, TAKENGON - Suasana diskusi di Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah pada Kamis (11/9/2025) tampak tegang dan kaku.

Amatan TribunGayo.com, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gayo Merdeka (AGM) hadir mempertanyakan hasil dari tuntunan mereka pada aksi 1 September 2025.

Salah seorang Koordinator AGM, Heru, mempertegas pernyataan bahwa pihak eksekutif dan legislatif terjadi miskomunikasi dan belum pernah rapat bersama untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

"Pertanyaan kami mudah sebenarnya, apakah pihak legislatif dan eksekutif sudah rapat sebelumnya?

Jika tidak, ngapain kami di di sini mau mendengar materi kuliah," tegas Heru.

Para mahasiswa menilai, terjadinya miskomunikasi antara DPRK dan Pemerintah Daerah Aceh Tengah akibat tidak adanya perhatian khusus terhadap tuntutan para mahasiswa.

"Miskomunikasi itu urusan kami, itu urusan pemerintahan. Kami datang ke sini solusi apa yang ingin Ibu-Bapak sampaikan," jelasnya.

Bupati Aceh Tengah diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Kabupaten Aceh Tengah, Drs H Alam Syuhada serta sejumlah kepala OPD di Aceh Tengah tampak hadir. 

Rapat audiensi bersama mahasiswa dan Pemkab Aceh Tengah dipimpin langsung oleh Ketua DPRK, Fitriana Mugie.

Ada sejumlah poin penting yang menguat dari audiensi itu.

Diantaranya, penertiban reklamasi di Danau Lut Tawar, aset daerah, retribusi dan pajak, THL, Tambang PT JMI dan akan Bergizi Gratis (MBG).

Mahasiswa juga membawa solusi dan langkah yang harus diambil oleh pihak eksekutif dan legislatif untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Setelah melalui perdebatan panjang, titik temu dari audiensi tersebut yaitu:

Pemkab Aceh Tengah membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) memberhentikan segera operasi reklamasi di Danau Lut Tawar, optimalisasi pajak dan retribusi daerah.