AGM Minta Temuan Kinerja Satgas Pemkab Aceh Tengah dan Pansus DPRK Dibuka ke Publik

Laporan Romadani | Aceh Tengah 

TRIBUNGAYO.COM, TAKENGON - Suasana diskusi di Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah pada Kamis (11/9/2025) tampak tegang dan kaku.

Amatan TribunGayo.com, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gayo Merdeka (AGM) hadir mempertanyakan hasil dari tuntunan mereka pada aksi 1 September 2025.

Salah seorang Koordinator AGM, Heru, mempertegas pernyataan bahwa pihak eksekutif dan legislatif terjadi miskomunikasi dan belum pernah rapat bersama untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

"Pertanyaan kami mudah sebenarnya, apakah pihak legislatif dan eksekutif sudah rapat sebelumnya?

Jika tidak, ngapain kami di di sini mau mendengar materi kuliah," tegas Heru.

Para mahasiswa menilai, terjadinya miskomunikasi antara DPRK dan Pemerintah Daerah Aceh Tengah akibat tidak adanya perhatian khusus terhadap tuntutan para mahasiswa.

"Miskomunikasi itu urusan kami, itu urusan pemerintahan. Kami datang ke sini solusi apa yang ingin Ibu-Bapak sampaikan," jelasnya.

Bupati Aceh Tengah diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Kabupaten Aceh Tengah, Drs H Alam Syuhada serta sejumlah kepala OPD di Aceh Tengah tampak hadir. 

Rapat audiensi bersama mahasiswa dan Pemkab Aceh Tengah dipimpin langsung oleh Ketua DPRK, Fitriana Mugie.

Ada sejumlah poin penting yang menguat dari audiensi itu.

Diantaranya, penertiban reklamasi di Danau Lut Tawar, aset daerah, retribusi dan pajak, THL, Tambang PT JMI dan akan Bergizi Gratis (MBG).

Mahasiswa juga membawa solusi dan langkah yang harus diambil oleh pihak eksekutif dan legislatif untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Setelah melalui perdebatan panjang, titik temu dari audiensi tersebut yaitu:

Pemkab Aceh Tengah membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) memberhentikan segera operasi reklamasi di Danau Lut Tawar, optimalisasi pajak dan retribusi daerah.

Sementara DPRK Aceh Tengah yang diusulkan oleh Ketua Fraksi Keramat Mupakat, Khairul Ahadian ST.

Mengusulkan membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) untuk mengidentifikasi masalah spesifikasi dan mendesak yang ada di Aceh Tengah.

"Kita sepakat dengan mahasiswa sampaikan, seperti aset, retribusi dan pajak sudah enam tahun saya menjadi dewan, ini belum selesai, maka peru adanya tim Pansus," kata Khairul Ahadian.

Aktivis Aliansi Gayo Merdeka akhirnya bersepakat dengan dibentuknya Satgas dan Tim Pansus.

Namun mereka meminta persoalan ini harus dibuka ke publik terkait temuan dan kinerja Pansus dan Satgas.

"Jangan ada yang ditutupi, keterbukaan publik dari ke dua tim ini harus bisa dipercaya.

Karena kami kecewa dengan pansus-pansus sebelumnya," terang Heru.

Menindak lanjuti audiensi tersebut, Sekda Aceh Tengah, Drs Mursyid MSi memimpin rapat koordinasi pembahasan pembentukan Satgas Pengawasan dan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kegiatan itu bertempat di Oproom Setdakab Aceh Tengah, Jumat (12/9/2025).

Sementara, pembentukan Tim Pansus di Gedung Dewan harus melalui mekanisme yang ditetapkan, salah satunya agenda rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRK Aceh Tengah.

Aliansi Gayo Merdeka menunggu hasil dari legislatif dan eksekutif, pertemuan dijadwalkan kembali pada Rabu (17/9/2025). (*)

Baca juga: Pendemo Gembok Pagar Kantor DPRK Aceh Tengah, AMG akan Lanjutkan Aksi Hari Senin

Baca juga: AMG Gelar Aksi ke-2 di Depan Gedung Dewan Aceh Tengah, Bawa Massa dari Pedagang Keliling

Baca juga: Gelar Aksi Demo, Massa dari AMG Bakar Ban di Depan Gedung Dewan Aceh Tengah