Gandeng Kejaksaan, Pemkab Aceh Tengah Gelar FGD Optimalisasi PAD

Laporan Wartawan Tribun Gayo Alga Mahate Ara | Aceh Tengah

TribunGayo.com, TAKENGON - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)” di Aula pada Kejari Selasa (21/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Aceh Tengah Drs Haili Yoga MSi, Wakil Bupati Muchsin Hasan MSP, serta seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. 

Forum tersebut membahas capaian pendapatan daerah hingga Oktober 2025, serta kendala internal maupun eksternal yang memengaruhi realisasi PAD.

Dalam arahannya, Bupati Haili Yoga menegaskan bahwa Pemkab harus menjadi garda terdepan dalam mencapai target PAD yang telah ditetapkan. 

Ia meminta setiap SKPD untuk terus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah di masing-masing sektor.

“Kita harus mampu menyelesaikan target yang sudah ditetapkan,” ujar Haili Yoga.

Bupati menyoroti bahwa PAD dari sektor retribusi industri getah pinus belum tergarap maksimal. 

Padahal, dua produk turunannya Gumrosin dan Terpentin memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan daerah.

Selain itu, sektor wisata, perizinan dan pengelolaan parkir baik pajak maupun retribusi yang berkenaan dengan ruang lingkup tersebut juga disebut masih lemah dalam kontribusi terhadap PAD.

“Jangan sampai karena kita tidak mampu mengelola retribusi maupun pajak parkir dan objek wisata, orang jadi enggan datang ke Aceh Tengah,” tegasnya.

Namun demikian, Bupati Haili Yoga juga memberikan apresiasi kepada seluruh SKPD yang telah berusaha maksimal dalam mengoptimalkan PAD. 

Beberapa sektor pajak daerah bahkan tercatat melampaui target yang ditetapkan, seperti sektor jasa kesenian dan hiburan yang mencapai realisasi tertinggi hingga 352,92 persen.

Sementara itu, Plt Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Sayid Muhammad SH MH, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejaksaan dan Pemkab Aceh Tengah terkait pendampingan hukum dalam pengelolaan PAD.

“Hampir 19 SKPD hadir. Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan PAD daerah,” ujarnya.