Aceh Tengah dan Bener Meriah 19 Hari Terisolir, HMI Minta DPRA Ambil Peran Aktif

Ringkasan Berita:

• Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon–Bener Meriah mendesak DPRA segera mengambil langkah konkret menyikapi terputusnya akses jalan di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah telah berlangsung hampir 19 hari.
• Keterisolasian tersebut berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama dalam distribusi pangan, akses layanan kesehatan, dan mobilitas warga di wilayah tengah Aceh.
• Hingga saat ini belum terlihat sikap politik tegas dari DPRA untuk mendorong percepatan penanganan akses jalan.

Laporan Wartawan Tribungayo Alga Mahate Ara|Aceh Tengah

Tribungayo.com, Takengon – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon–Bener Meriah mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) agar segera mengambil langkah konkret menyikapi terputusnya akses jalan di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah yang telah berlangsung hampir 19 hari.

Ketua Umum HMI Cabang Takengon–Bener Meriah, Afdhal Gifari, mengatakan keterisolasian tersebut berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama dalam distribusi pangan, akses layanan kesehatan, dan mobilitas warga di wilayah tengah Aceh.

“Jalan yang terputus ini bukan sekadar jalur transportasi, tetapi infrastruktur vital bagi masyarakat. Dampaknya sudah dirasakan secara luas,” kata Afdhalal dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Menurut HMI, hingga saat ini belum terlihat sikap politik yang tegas dari DPRA untuk mendorong percepatan penanganan akses jalan.

"Khususnya pembukaan kembali Jalan KKA yang menjadi jalur utama penghubung Aceh Tengah dan Bener Meriah dengan wilayah lain," jelasnya.

Afdhalal menilai, dalam kondisi darurat, fungsi pengawasan legislatif seharusnya dijalankan secara maksimal untuk memastikan pemerintah daerah dan instansi terkait bergerak cepat. 

Keterlambatan penanganan infrastruktur kritis, lanjutnya, berpotensi menimbulkan kelangkaan logistik, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta meningkatnya kerentanan sosial masyarakat.

HMI Cabang Takengon–Bener Meriah menyatakan akan melakukan advokasi kebijakan dan tekanan publik agar DPRA segera menggunakan kewenangannya guna mempercepat penanganan dampak keterisolasian tersebut.(*)

Baca juga: 30 Relawan Lingkungan Bergerak Mandiri, Buka Posko di Jalan KKA Km 42 Buntul Sara Ine Seni Antara 

Baca juga: Bupati Aceh Tenggara Minta BPJN Tambah Alat Berat, Jalan ke Gayo Lues Butuh Secepatnya Tembus