BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Bener Meriah Validasi Data Petani Sawit

Ringkasan Berita:

• BPJS Ketenagakerjaan bersama Disnakertrans Kabupaten Bener Meriah menggelar rapat koordinasi untuk memverifikasi dan memvalidasi data pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.
• Pertemuan lintas instansi ini berfokus pada sinkronisasi mekanisme pengumpulan data, pencocokan identitas, serta validasi status pekerjaan secara faktual di lapangan.
• Sektor perkebunan sawit dinilai memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi, sehingga memerlukan mitigasi perlindungan yang terukur.

Laporan Wartawan Tribun Gayo Alga Mahate Ara | Aceh Tengah

TribunGayo.com, TAKENGON - BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Kabupaten Bener Meriah menggelar rapat koordinasi untuk memverifikasi dan memvalidasi data pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.

Baca juga: Syarat Lengkap Penerima JKP BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Kantor dan Pabrik

Langkah ini dilakukan guna memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal dan rentan di wilayah tersebut.

Pertemuan lintas instansi ini berfokus pada sinkronisasi mekanisme pengumpulan data, pencocokan identitas, serta validasi status pekerjaan secara faktual di lapangan.

Proses penapisan data ini nantinya melibatkan pemerintah kampung dan aparatur kecamatan di kabupaten berhawa sejuk tersebut.

Penjelasan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Aceh Tengah

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Aceh Tengah Takengon, Kurniadi, menjelaskan bahwa validasi data merupakan tahapan krusial agar penyaluran hak jaminan sosial tepat sasaran.

Sektor perkebunan sawit dinilai memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi, sehingga memerlukan mitigasi perlindungan yang terukur.

Baca juga: BPJS Bersama Pemkab Gayo Lues Salurkan 100 Paket Bantuan bagi Warga Terdampak Bencana

"Dengan data yang valid, para petani sawit dapat segera terproteksi dari risiko kecelakaan kerja hingga risiko meninggal dunia saat menjalankan aktivitasnya," ujar Kurniadi di Bener Meriah, (29/5/2026).

Sementara itu, Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Bener Meriah menyatakan pemerintah daerah berkomitmen mengawal percepatan kepesertaan kelompok pekerja rentan ini.

Koordinasi aktif akan dilakukan bersama kelompok tani dan jajaran pemerintahan tingkat bawah demi memastikan akurasi data riil di lapangan.

Selain pemutakhiran data, rapat koordinasi ini juga menekankan edukasi mengenai manfaat jaminan sosial bagi sektor informal.

Program ini diharapkan tidak hanya memberikan rasa aman bagi para pekerja saat beraktivitas, tetapi juga mampu menjaga stabilitas dan keberlangsungan ekonomi keluarga jika terjadi risiko kerja. (*)

Baca juga: Mulai 7 Mei 2026, BPJS Kesehatan Resmi Nonaktifkan Kartu Berobat Warga Aceh yang Status Desil 8-10