Sedangkan beredarnya informasi mengenai 1 juta formasi CPNS 2023.

Perlu Anda pahami, bahwa pemerintah yaitu Menpan-RB baru sebatas mengusulkan jumlah formasinya namun belum menetapkan secara keseluruhan.

Hal tersebut, lantaran saat ini Menpan-RB masih menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Mengenai jumlah formasi CPNS 2023, sebenarnya juga belum diumumkan oleh Menpan-RB.

Karena pada 30 April 2023 baru selesai pengusulan formasi untuk instansi daerah maupun pusat, baik itu formasi PPPK maupun CPNS 2023.

Baca juga: Ini Jadwal CPNS 2023 PDF Dibuka, Berikut Detail Kualifikasi, Kuota, dan Jurusan yang Dibutuhkan

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam regulasi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Manajemen PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Selanjutnya, usulan kebutuhan ASN 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN/APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, Menpan-RB memberi penjelasan bahwa profesi jaksa dan hakim harus berstatus sebagai ASN, karena memiliki peran yang sama pentingnya bagi negara.

Selain itu, konsen Menpan-RB yang tertulis pada kebijakan yang memprioritaskan profesi hakim di pengadilan umum ini mampu mengatasi persoalan minimnya profesi kehakiman, sehingga seleksi penerimaan CPNS 2023 untuk tiga profesi dapat terealisasi dengan baik.

Meski begitu, pihaknya akan mengkaji ulang soal formasi CPNS 2023 untuk kemudian akan dikomunikasikan kembali bersama DPR RI.

Sebagai informasi, pendapat Menpan-RB yang berfokus untuk menyasar profesi jaksa, hakim, dan dosen pada seleksi CPNS 2023 dinilai penting untuk melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Baca juga: Rekrutmen CPNS 2023, Ini Konsen Menpan-RB Mulai dari Formasi Hingga Ketatnya Pelaksanaan

Harapan Menpan-RB kebijakan ini mampu memperkuat para tenaga honorer yang telah mengabdi kepada negara, khususnya untuk beberapa profesi yang sangat dibutuhkan di Indonesia.

Apalagi bagi tenaga honorer yang sudah bekerja dan mengabdikan dirinya selama lebih dari 10 tahun.

Pemerintah terus berfokus membenahi permasalahan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai honorer di Indonesia.