Laporan Bustami I Bener Meriah

TRIBUNGAYO.COM, REDELONG - Puluhan honorer dari berbagai instansi di Kabupaten Bener Meriah datangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Senin (25/8/2025).

Kedatangan mereka diketahui untuk beraudiensi bersama DPRK Bener Meriah terkait kejelasan status mereka yang hingga kini belum terdata dalam Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Apalagi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bener Meriah.

Penjelasan Koordinator Audiensi

Koordinator audiensi, Udi Syahputra mengatakan kehadiran mereka hari ini untuk meminta DPRK Bener Meriah memperjuangkan nasib mereka agar bisa terdata dalam BKN dan diangkat menjadi PPPK.

Hal ini lantaran di intansi mereka bekerja selama ini tidak mau lagi menandatangani SK honorer sejak 2023 lalu.

Akibatnya mereka kini dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) saat proses PPPK dan permasalahan itu ia menyebut bukan kelalaian mereka tetapi tidak karena ada regulasi yang jelas.

"Ini yang ingin kami tuntut, karena sejak 2023 kepala dinas kami tidak mau menandatangani SK sehingga saat proses seleksi PPPK kami di anggap tidak memuhi syarat," ujarnya.

Padahal katanya, tak sedikit kawan-kawan honorer di berbagai instansi di Bener Meriah telah bekerja sejak tahun 2011, tapi hingga kini belum juga lulus PPPK.

"Rasanya tidak adil, sebab ada informasi kami terima ada honorer baru masuk justru bisa lolos PPPK formasi 2024, sedangkan mereka yang telah lama mengabdi malah tersisihkan," keluhnya.

Menurutnya persoalan ini sempat disampaikan kepada Bupati Bener Meriah dan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda), namun hingga saat ini belum juga ada kejelasan.

Ia merincikan total keseluruhan honorer di wilayah Kabupaten Bener Meriah dalam proses seleksi PPPK tahap II yang belum ada kejelasan status mencapai  178 orang.

Terdiri dari honorer tenaga pendidikan (guru) tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga Teknis.

Tanggapan DPRK Bener Meriah

Sementara itu, kehadiran puluhan honorer ini disambut oleh Wakil II DPRK Bener Meriah, Wien Kusumandana Mimija, Wakil Ketua Komisi A Edi Zulkifli, dan anggota DPRK Lainnya Zainuddin, Chairi Ateng, Iswandi Gani dan Darwinsyah.

Wakil II DPRK Bener Meriah Wien Kusumandana Mimija dalam kesempatan itu menyampaikan akan mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait untuk menanyakan persoalan ini.