Pemda di Aceh Kembali Diminta Tuntaskan Pendataan Rumah Terdampak Bencana Alam

Ringkasan Berita:

• Pemkab dan Pemko di Aceh yang daerahnya terdampak bencana alam kembali diminta menuntaskan pendataan terkait rumah yang rusak.
• Sehingga semua yang menjadi korban bisa menata kembali kehidupannya karena bencana alam pada November 2025 lalu.
• Hal itu ditegaskan Kepala Satuan Tugas Kewilayahan (Kasatgaswil) Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA

 

TRIBUNGAYO.COM - Pemkab dan Pemko di Aceh yang daerahnya terdampak bencana alam kembali diminta menuntaskan pendataan terkait rumah yang rusak.

Sehingga semua yang menjadi korban bisa menata kembali kehidupannya karena bencana alam pada November 2025 lalu.

Hal itu ditegaskan Kepala Satuan Tugas Kewilayahan (Kasatgaswil) Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA.

Melansir Serambinews. Safrizal yang juga mantan Pj Gubernur Aceh kembali mendorong pemerintah daerah (Pemda) segera menuntaskan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor.

Safrizal mengatakan itu di saat mendampingi Mendagri Muhammad Tito Karnavian yang hadir dalam kegiatan penyerahan bantuan gelombang kedua bagi korban bencana Sumatra oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Senin (16/3/2026).

“Pembangunan hunian bagi korban bencana tidak dapat dilaksanakan apabila data belum tersedia secara valid,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk segera membentuk tim khusus, memberikan dukungan pendanaan, serta menurunkan tim ke lapangan agar proses pendataan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.

Dalam kesempatan itu, Tito Karnavian selaku Kasatgas PRR Pusat juga menegaskan bahwa data menjadi instrumen paling penting dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. 

Ia menilai kualitas pendataan sangat menentukan kecepatan pemerintah dalam menyalurkan dukungan keuangan bagi masyarakat terdampak.

“Proses pendataan di wilayah bencana bukan hal yang mudah, sehingga dilakukan secara bertahap atau bergelombang untuk memastikan akurasi data. 

Pendataan harus benar dan akurat, karena dari data itulah seluruh dukungan pemerintah dapat disalurkan secara tepat kepada masyarakat yang berhak,” kata Safrizal mengutip arahan Tito.

Safrizal juga menyampaikan bahwa pemerintah terus mempercepat penyaluran bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi di Sumatra, melalui skema bantuan yang dilakukan secara bertahap dan berbasis data yang akurat.

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah telah menyalurkan bantuan dalam dua gelombang. 

Gelombang pertama difokuskan pada bantuan yang berkaitan dengan klasifikasi kerusakan hunian, sementara gelombang kedua menyasar bantuan perorangan seperti jatah hidup (jadup), bantuan stimulan sosial ekonomi, serta bantuan isi hunian bagi korban terdampak.

“Penanganan pascabencana ini dilakukan secara bertahap. Gelombang pertama fokus pada kerusakan hunian, sedangkan gelombang kedua menyasar bantuan perorangan seperti jadup, stimulan ekonomi, dan bantuan perabotan rumah tangga,” jelasnya.