Rapat dengan DPRA, KPK Ingatkan Risiko Pokir dan Fee Proyek

Ringkasan Berita:

• Ketua DPRA berharap KPK lebih sering hadir ke Aceh untuk memberi pendampingan, peringatan, dan pencegahan agar pejabat eksekutif maupun legislatif terhindar dari praktik korupsi.
• Kasatgas KPK: kehadiran KPK adalah bagian dari pencegahan. Ia mengingatkan agar pejabat menghindari praktik bermasalah seperti penunjukan langsung, fee proyek, dan penyalahgunaan pokir. 
• KPK tetap akan melakukan penindakan bila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

Tribungayo.com, BANDA ACEH – Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Harun Hidayat meminta pemerintah daerah maupun legislatif di Aceh menghindari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum, seperti penunjukan langsung bermasalah, fee proyek, maupun penyalahgunaan pokok-pokok pikiran (pokir).

Hal itu disampaikan Harun saat menangapi permintaan Ketua DPRA Zulfadhli alias Abang Samalanga dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama DPR Aceh dan DPRK Kabupaten/Kota se-Aceh, yang berlangsung di Gedung Utama DPRA, Selasa (19/5/2026) kemarin.

Menurun Harun kehadiran KPK dalam rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengingat bagi seluruh pemangku kebijakan di Aceh.

"Hari ini adalah bagian dari mengingatkan. Jadi kalau sudah diingatkan, ya kami mohon jangan terinspirasi untuk melakukan, justru malah menghindari. 

Tolong hindari yang PL-PL bermasalah, feedback, menyalahgunakan Pokir untuk biar dapat proyek dan sebagainya,” ujarnya.

Harun menegaskan, KPK selama ini terus memberikan peringatan terhadap berbagai potensi risiko penyimpangan anggaran melalui indikator red flag yang harus segera dimitigasi.

"Intinya mengingatkan, kami selalu mengingatkan. Ini red flag, tolong dimitigasi. Red flag belum tentu korupsi, tapi tolong dimitigasi. 

Kalau sudah terlaksana, misalkan ada Pokir atau hibah yang sudah terlaksana, silakan diaudit. Kalau belum terlaksana, silakan dievaluasi, apakah skala prioritasnya sudah terpenuhi? Sesuai RPJMD atau tidak? Atau darurat?,” kata Harun.

Kendati mengedepankan pencegahan, Harun menegaskan KPK tetap akan melakukan penindakan apabila ditemukan banyak persoalan atau indikasi pelanggaran hukum. "Ya (tetap dilakukan penindakan kalau banyak masalah),” pungkasnya.

KPK Lebih Sering Ingatkan Pejabat Aceh

Sebelumnya Ketua DPRA Zulfadhli alias Abang Samalanga menegaskan pentingnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjaga tata kelola pemerintahan di Aceh.

Abang Samalanga berharap KPK lebih sering hadir ke Aceh memberikan pendampingan, peringatan, dan pencegahan agar pejabat (eksekutif) dan legislatif terhindar dari praktik korupsi.

“Saya sangat berharap Pak Harun kalau bisa jangan ada penindakan di Aceh, coba kami diingatin, dinasihatin, dicegah bagaimana kita Aceh lebih baik.

Ini saya sebagai Ketua DPRA, tolong kami diingatin, dinasihatin, dengan hati teguh. Karena KPK pun tak diundang dia datang,” ujar Abang Samalanga, disambut tawa peserta rapat.

Namun Abang Samalanga mengingatkan bahwa kehadiran KPK tidak harus menunggu adanya undangan resmi.

“Ingat ya kawan-kawan, enggak diundang pun dia datang,” lanjutnya.