Perwakilan Honorer Non-Database Gayo Lues Temui KemenPAN-RB dan BKN Pusat

Laporan Rasidan | Gayo Lues

TRIBUNGAYO.COM, BLANGKEJEREN - Dua perwakilan tenaga honorer non-database dari Kabupaten Gayo Lues, didampingi Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Gayo Lues, berhasil melakukan pertemuan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun TribunGayo.com, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi damai dan audiensi yang sebelumnya dilakukan oleh sekitar seratus tenaga honorer non-database kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues.

Kedua perwakilan honorer yang hadir adalah Sumardi dan Sahirman, yang didampingi oleh Asisten III Sekdakab Gayo Lues, Amrin, ST.

Mereka menyampaikan aspirasi serta menyerahkan data honorer non-database kepada KemenPAN-RB dan BKN.

Sahirman, kepada TribunGayo.com pada Selasa (7/10/2025), mengatakan bahwa pemerintah pusat saat ini masih menunggu regulasi dan kebijakan baru, baik dalam bentuk Undang-Undang (UU) maupun Surat Edaran (SE) yang akan menjadi dasar hukum dalam penataan dan penyelesaian tenaga non-ASN secara nasional.

"Pihak KemenPAN-RB menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kedatangan perwakilan honorer non-database dari Kabupaten Gayo Lues. Datang jauh dari daerah terpencil untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Dan turut didampingi Asisten III dan pihak BKPSDM Gayo Lues sebagai bentuk dukungan dan perhatian Pemerintah Kabupaten, terhadap  perjuangan dan aspirasi tenaga honorer non-database dari  Gayo Lues," jelas Sahirman.

Lebih lanjut dijelaskan, data honorer non-database yang telah diserahkan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ke depan.

KemenPAN-RB juga memberikan semangat dan dorongan agar perjuangan di daerah tetap dilanjutkan sembari menunggu regulasi resmi diterbitkan.

Sementara itu, pihak BKN Pusat menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan secara langsung oleh perwakilan Gayo Lues akan menjadi masukan dalam proses evaluasi dan penataan kebijakan kepegawaian secara nasional.

"Kini proses penataan tenaga non-ASN akan tetap berpedoman pada regulasi baru yang sedang diproses pemerintah dan Komisi II DPRI dalam waktu dekat.

Bahkan pihak BKN meminta agar setiap daerah terus melakukan verifikasi dan validasi data honorer secara akurat dan berjenjang, agar memudahkan proses penyesuaian kebijakan di tingkat pusat," ungkapnya, mengutip pernyataan dari pihak BKN.

Hal serupa disampaikan oleh honorer non-database lainnya, Rahmin, yang mengatakan bahwa lebih dari seratus honorer di Gayo Lues telah mengabdi selama bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, namun hingga kini belum mendapatkan kejelasan status.

"Diminta agar pemerintah pusat dapat segera mengeluarkan regulasi dan kebijakan baru yang berpihak kepada seluruh tenaga honorer, tanpa perbedaan antara database dan non-database.

Itu sebagai bentuk  kepedulian untuk menghargai pengabdian yang tulus selama ini dan telah menggantungkan harapan dan kepastian sebelumnya," sebutnya. (*)

Baca juga: Honorer Non-Database di Gayo Lues Audiensi ke Gedung DPRK, Ini Daftar Instansinya

Baca juga: BREAKING NEWS: Ratusan Honorer Non-Database di Gayo Lues Lancarkan Aksi ke DPRK