Jokowi Tegaskan Tak Ada Rencana Hapus Listrik 450 VA dan Tetap Berikan Subsidi Bagi Pengguna 450 VA

Terhadap keluarga miskin yang masih memakai 450 VA kita terus upayakan bermigrasi ke 900 VA secara pelan-pelan pula sejalan dengan peningkatan kebutuhan elektrifikasi mereka," kata Said.

Usulan penghapusan daya listrik 450 VA ini sebenarnya berawal dari kondisi PLN yang terus mengalami oversupply listrik.

Baca juga: Listrik Jelang Magrib dan Subuh Sering Padam di Gayo Lues, PLN Sebut Gangguan di PLTD 

Kondisi surplus listrik ini diperkirakan mencapai 41 gigawatt (GW) pada tahun 2030, seiring dengan penerapan energi baru terbarukan (EBT).

"Kalau nanti EBT masuk maka tahun 2030 PLN itu ada 41 giga oversupply. Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu karena kontrak take or pay maka harus bayar Rp 3 triliun, sebab per 1 giga itu (bebannya) Rp 3 triliun," katanya.

Diralat, Singgung Masalah Data

Belakangan, Said menyatakan, usul tersebut tidak menjadi keputusan di dalam Banggar DPR.

Sebaliknya, politikus PDI-P justru menggarisbawahi bahwa masalah sesungguhnya adalah soal data penerima bantuan sosial dari kelompok pengguna daya listrik 450 VA.

“Yang mau diminta ke pemerintah adalah dari 25,9 juta pelanggan 450 VA itu hanya 9,5 yang masuk di DTKS yang dapat bantuan sosial, selebihnya 13,9 juta itu tidak masuk di DTKS. Itu artinya dia tidak tersentuh bansos,” kata Said, Selasa kemarin.

Baca juga: Toko Kelontong Ludes Terbakar di Bener Meriah, Diduga Korsleting Listrik

Said pun menekankan perlunya verifikasi untuk 13,9 juta pengguna daya 450 VA yang tidak masuk DTKS. Apabila, termasuk kurang mampu maka tidak dialihkan dayanya dan mendapat bansos.

“Bukan ujug-ujug, bagaimana caranya ngapus 450 VA, mulai gila iki lho, enggak mungkinlah,” kata Said.

"Kasihan yang 13,9 juta ini tetap di posisi 450 VA tapi kenapa tidak dapat bansos? Kan berarti memang soal data,” ujarnya lagi. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Saat Jokowi Akhirnya Tegaskan Pemerintah Tak Hapus Listrik Daya 450 VA