Berita Nasional

Menpan RB Minta Bupati Audit Data Pegawai Non-ASN di Daerahnya, Paling Lambat 30 September 2022

“Akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai yang disyaratkan,” tuturnya.

HUMAS MENPANRB
Menpan RB, Abdullah Azwar Anas minta Bupati untuk melakukan audit terhadap kebenaran data pegawai non aparatur sipil negara (ASN) di daerahnya. 

“Akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai yang disyaratkan,” tuturnya.

TRIBUNGAYO.COM – Para bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) diminta untuk melakukan audit terhadap kebenaran data pegawai non aparatur sipil negara (ASN) di daerahnya.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah menerbitkan Surat Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Surat tersebut menjadi rujukan dalam pendataan tenaga non-ASN.

Baca juga: BKN Mulai Data Tenaga Honorer, Berikut Syarat Pendaftaran Pendataan Non-ASN 2022

Namun, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan instansi pusat dan daerah, diketahui adanya indikasi bahwa data yang dimasukkan belum sesuai dengan ketentuan Surat Menteri PANRB yang berlaku.

Oleh karenanya, Azwar Anas mendorong agar pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dalam proses pendataan pegawai non-ASN.

“Akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai yang disyaratkan,” tuturnya.

Menurut Azwar Anas, pihaknya akan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan terhadap data yang diajukan pemerintah daerah apakah sudah sesuai persyaratan.

Baca juga: Disdukcapil Aceh Tengah Beri Penghargaan kepada Pegawai yang Berkinerja Baik Selama Agustus 2022

Selain itu, Azwar Anas juga meminta agar para bupati mengirimkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) data pegawai non-ASN di daerahnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Agar melakukan audit terhadap kebenaran data pegawai non ASN.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved