Berita Nasional

BKN Mulai Data Tenaga Honorer, Berikut Syarat Pendaftaran Pendataan Non-ASN 2022

BKN mulai melakukan pendataan tenaga honorer atau non-ASN di lingkup Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

TRIBUN AMBON
BKN mulai melakukan pendataan tenaga honorer atau non-ASN di lingkup Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah. 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai melakukan pendataan tenaga honorer atau non-ASN di lingkup Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

TRIBUNGAYO.COM - Bagi tenaga honorer atau non-ASN yang bekerja di lingkup Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

Maka bisa mempersiapkan sejumlah dokumen yang diperlukan guna pendataan non-ASN 2022.

Namun, pendataan ini belum berlaku bagi tenaga non-ASN di lingkungan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Selain itu, tidak berlaku pula bagi petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan jabatan lain yang dibayarkan dengan mekanisme alih daya atau outsourcing.

Baca juga: 150 Tenaga Honorer Kebersihan DLHK Aceh Tenggara Belum Terima Gaji Bulan Agustus

Saat ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai melakukan pendataan tenaga honorer atau non-ASN di lingkup Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

Pendataan ini dilakukan melalui portal BKN pada https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/ yang ditujukan bagi tenaga honorer kategori II (THK-2).

Tenaga non-ASN yang berhak melakukan pendataan adalah tenaga honorer (THK-II) yang terdapat dalam database nasional BKN, serta pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah.

DPRK Nagan Raya Layangkan Protes Ke Kemenpan RB, Soal Indikasi Diskriminasi Pendataan Tenaga Honorer

Berikut syarat pendaftaran pendataan non-ASN 2022 seperti dikutip dari Kompas.tv:

1. Masih aktif bekerja di instansi pendaftar non-ASN.

2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APDB untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.

3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.

4. Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021.

Pemkab Pidie Data Tenaga Honorer, Ini Katagori Non ASN Dikirim ke Menpan-RB

5. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021.

Halaman
123
Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved