Berita Nasional

Honorer Minta Langsung Diangkat tanpa Tes Jadi ASN, Menteri PANRB Bilang Ini 

Pemerintah segera akan melakukan proses penerimaan pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK) untuk honorer

Editor: Rizwan
HUMAS MENPANRB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Abdullah Azwar Anas dalam Rakor Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2022, di Jakarta, Selasa (13/9/2022). 

TRIBUNGAYO.COM - Pemerintah segera akan melakukan proses penerimaan pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK) untuk honorer. 

Namun banyak kalangan honorer atau non-ASN menyampaikan harapan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas tanpa harus melakukan seleksi/tes.

Dikutip Kompas.com, terkait hal itu, Menteri PAN RB menyampaikan bahwa banyak pegawai non-ASN di lingkungan pemeritahan merupakan tenaga titipan.

Hal ini menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah sekarang. 

Menurutnya dampak adanya pegawai titipan tersebut adalah banyaknya tenaga honorer.

Diketahui tenaga honorer saat ini menjadi persoalan yang masih belum dituntaskan oleh pemerintah. 

Baca juga: Pendaftaran PPPK 2022 Segera Dibuka, Berikut Jadwal Pendaftaran PPPK Guru

Ia mengatakan banyak tenaga honorer menuntut untuk diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Bahkan ada yang ingin diangkat tanpa melalui proses seleksi. 

"Kenyataannya sekarang ini kita menghadapi SDM (sumber daya manusia) yang titipan, orang datang minta masuk dari non-ASN dan seterusnya," katanya di kantor Bupati Blora, Jumat (23/9/2022) malam.

"Akhirnya apa yang terjadi, ada ratusan ribu tenaga honorer yang harus diangkat. Apalagi maunya passing grade-nya diturunkan.

Malah kadang-kadang enggak mau pakai tes, maunya langsung diangkat ASN, jadi kan enak. Lha emang negara mbahe dewe, ini yang terjadi," lanjutnya. 

Azwar mengatakan sebenarnya pemerintah pusat sudah melarang pemerintah daerah untuk mengangkat tenaga honorer.

Baca juga: SELEKSI PPPK Guru 2022, Ini Tiga Kategori Prioritas Teratas, Cek Disini

Namun, dia menduga adanya kepentingan politik kepala daerah membuat rekrutmen tenaga honorer terus terjadi.

"Ini kalau setiap mau kampanye terakhir terus enggak bisa pernah terakhir, terakhir waktu bupatinya enggak bisa terpilih enggak bisa maju lagi terakhir.

Nah tapi kalau yang mau maju lagi tetap minta terus kira-kira," terang Anas.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved