AHY: Hormati Proses Hukum pada Lukas, Willem Wandik Jadi Plt Ketua DPD Partai Demokrat Papua

“Kepada seluruh kader Partai Demokrat di Provinsi Papua saya minta tetap tenang dan mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan,” kata AHY.

TRIBUNGAYO.COM – Terkait dengan kasus hukum yang sedang dihadapi Gubernur Papua Lukas Enembe.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat meminta seluruh kader di Papua tenang dan hormati proses hukum yang sedang berjalan.

Seperti diberitakan, Gubernur Papua Lukas Enembe tersandung kasus gratifikasi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kepada seluruh kader Partai Demokrat di Provinsi Papua saya minta tetap tenang dan mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan,” kata AHY.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022).

Baca juga: Gubernur Papua Lukas Enembe Tak Kunjung Penuhi Panggilan KPK, Jokowi: Semua Sama di Mata Hukum

“Sama-sama kita jaga situasi yang kondusif di Tanah Papua yang kita cintai,” kata dia.

Ia memastikan, Demokrat tak akan melakukan intervensi pada proses hukum yang berlaku.

Namun, Partai Demokrat tetap menyiapkan bantuan hukum jika Enembe membutuhkan.

“Hal ini berlaku sama untuk seluruh kader Partai Demokrat yang terkena kasus hukum,” kata dia.

AHY menyampaikan, pihaknya telah berhasil melakukan komunikasi dengan Enembe, Rabu (28/9/2022) malam.

Setelah mempertimbangkan kondisi Enembe yang tengah sakit dan mesti menjalani proses hukum, AHY memutuskan mengganti Enembe sebagai Ketua DPD Partai Demokrat.

“Mengingat Pak Lukas berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, atau non-aktif, maka kami menunjuk saudara Willem Wandik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Papua,” ujar dia.

Baca juga: Kondisi Kesehatan Lukas Enembe Menurun, KPK: Harus Disertai Dokumen Resmi dari Tenaga Medis

Namun jika, dalam proses pembuktian Enembe dinyatakan tak bersalah, AHY memastikan bahwa dia bisa kembali menduduki jabatannya.

“Tetapi jika terbukti bersalah, sesuai dengan pakta integritas yang telah ditandatangani, maka kami akan mengangkat ketua definitif melalui mekanisme musyawarah daerah luar biasa,” ujar dia.