Berikut Kisi-kisi Soal CAT PPS Pemilu 2024 Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNGAYO.COM - Simak 81 kisi-kisi soal Computer Asissted Test atau CAT PPS Pemilu 2024 yang dapat Anda pelajari sebelum menjalani tes.

Dimana tes CAT PPS Pemilu 2024 akan berlangsung mulai 9 -11 Januari 2023 mendatang.

75 Soal Latihan Tes CAT PPS Pemilu 2024 Dilengkapi Kunci Jawaban

Menjelang hari tes CAT PPS tentu Anda harus mempersiapkan diri secara matang, serta mempelajari materi-materi yang akan menjadi soal pada saat tes nanti.

LENGKAP 120 Kisi-kisi Soal Tes CAT PPS Pemilu 2024 dan Kunci Jawaban

Dalam tes PPS ini terdapat beberapa materi yang harus Anda kuasai seperti pengetahuan kepemiluan, pengetahuan dasar dan pengetahuan kepartaian.

Baca juga: 50 Contoh Soal Tes CAT PPS Pemilu 2024 dan Kunci Jawabannya

Baca juga: Contoh Soal Tes CAT PPS Pemilu 2024 Serta Kunci Jawaban Pengetahuan Kepemiluan

Ketiga materi tersebut dapat Anda pelajari dari 81 kisi-kisi soal berikut yang bisa menjadi gambaran mengenai bentuk soal yang akan keluar nantinya saat tes PPS mendatang.

Untuk rakan sebet yang ingin mengikuti tes PPS dapat memantau 81 kisi-kisi soal yang sudah disertai kunci jawaban berikut.

1. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah....

A. Teguran tertulis
B. Peringatan Keras
C. Pemberhentian Sementara
D. Pemberhentian Tetap
E. Pemberhentian tetap dan denda

Jawaban: D

2. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah .........

A. 3 partai politik
B. 4 partai politik
C. 5 partai politik
D. 6 partai politik
E. 7 partai politik

Jawaban: D

3. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara
serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati
dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal...
A. 15 Januari 2017
B. 15 Februari 2017
C. 15 Maret 2017
D. 15 April 2017
E. 21 Februari 2017

Jawaban: B

4. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk
menghentikan kegiata kampamye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau
penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah
Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke
daerah lain adalah ....

A. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum
B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya
C. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah
D. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye
E. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Jawaban: B

5. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya
mengundurkan diri, maka ....

A. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti
B. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti
C. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di diskualifikasi
D. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan
E. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali

Jawaban: B

6. Pengawas Pemilu tingkat kelurahan/desa sesuai dengan UU Pemilu dan UU Pilkada berjumlah banyak...

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Jawaban: A

7. Dalam Pasal 176 UU No.7 tahun 2017, Pendafataran partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan paling lambat sebelum hari pemungutan suara...

A. 15 Bulan
B. 16 Bulan
C. 17 Bulan
D.18 Bulan

Jawaban: D

8. Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017, tahapan penyelenggara pemilu dimulai paling lambat sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan....

A. 10 Bulan
B. 20 Bulan
C. 15 Bulan
D. 5 Bulan

Jawaban: B

9. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu adalah...

A. Pasal 167.
B. Pasal 168.
C. Pasal 169.
D. Pasal 170.

Jawaban: A

10. Berikut ini adalah pihak pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu,kecuali...

A Pengawas TPS
B. Peserta Pemilu
C. Bawaslu Kabupaten/Kota
D. Tni/Polri

Jawaban: D

11. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 UU No 7 tahun 2017 kecuali...

A. Profesional
B. Independen
C. Mandiri
D. Akuntabel
E. Kredibel

Jawaban: B

12.Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan pertama pada tahun...

A. 1998
B. 1999
C. 2000
D. 2002
E. 2022

Jawaban: B

13. Berikut ini merupakan hal yang musti dimuat dalam suara pemilihan anggota DPR dan DPRD kecuali.

A. Tanda gambar partai politik.
B. Nomor urut partai politik.
C. Foto calon anggota DPR atau DPRD.
D. Nama calon anggota DPR atau DPRD.
E. Foto-foto pribadi

Jawaban: C

14. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah...

A. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
B. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
C. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
D. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
E. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.

Jawaban: B

15. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan..

A. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
B. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
C. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri
D. Adanya kebebasan untuk memilih
E. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.

Jawaban: E

16. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....

A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
C. Langsung oleh rakyat
D. Penetapan Presiden
E. Demokratis

Jawaban: E

17. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama
oleh
A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
E. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Jawaban: E

18. Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali..

A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU
B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan

Jawaban: D

19. Nomor urut pasangan calon, tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan dengan.....

A. Peraturan KPU
B. Keputusan KPU
C. Undang-Undang
D. Semuanya benar
E. Perpres

Jawaban: C

20. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni

A. 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
B. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
C. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
D. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
E. 8 bulan sebelum dan 3 bulan setelah hari pemungutan suara

Jawaban: D

21. Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar benar dilaksanakan berdasarkan...

A. Prinsip-prinsip check and balances
B. Sistem proporsional terbuka
C. Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance)
D. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak
E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan

Jawaban: E

22. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?

A. Pasal 9 ayat (1)
B. Pasal 9 ayat (2)
C. Pasal 10 ayat (1)
D. Pasal 10 ayat (2)
E. Pasal 10 ayat (3)

Jawaban: A

23. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu...

A. DPRD
B. Rapat Pleno
C. KPU Pusat
D. Gubernur
E. Walikota

Jawaban: B

24. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh....

A. UU No. 22 Tahun 2007
B. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
C. PP 6 Tahun 2005
D. UU No. 32 Tahun 2004
E. UU No. 21 Tahun 2007

Jawaban: B

25. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh :

A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
E. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Jawaban: E

26. Apabila sebuah parpol pengusung calon pasangan dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon di mana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka?

A. Pada saat pendaftaran langsung ditolak
B. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan calon pasangan baru
C. Pada saat pendaftaran diterima, lalu angkatan di DPP
D. Tergantung rapat pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
E. Pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan

Jawaban: A

27. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem...

A. Distrik berwakil banyak
B. Proporsional terbuka
C. First past the post
D. Suara terbanyak
E. Proporsional

Jawaban: A

28. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye

A. KPK
B. BPK
C. BPKP
D. PPATK
E. Kantor Akuntan Publik

Jawaban: E

29. DP4 digunakan untuk....

A. Bahan Coklit PPDP
B. Bahan Pertimbangan Penyusunan Daftar Pemilih
C. Bahan Penyusunan Daftar Pemilih
D. Bahan Penetapan Daftar Pemilih
E. Benar semua

Jawaban: B

30. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh....

A. KPPS
B. PPS
C. PPK
D. KPU Kabupaten
E. KPU Provinsi

Jawaban: D

31.Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan,dibentuk PPS, Apa kepanjangan nama dari PPS.

A. Panitia Pemungutan Suara
B. Petugas Pemungutan Suara
C. Petugas Pemilihan Suara
D. Panitia Pemilihan Suara
E. Tidak ada Jawaban Yang Benar

Jawaban: A

32. Siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS...

A. PPS
B. PPK
C. KPU Kabupatemn/Kota
D. KPU Provinsi
E. KPU

Jawaban: D

33.Ketua PPS Dalam Pemilu dipilih oleh

A. KPU Kabupaten/Kota
B. Dari Anggota Oleh Anggota
C. Dari Anggota
D. Oleh Anggota
E. Dari PPK

Jawaban: A

34. Siapakah yang berhak menandatangani dokumen Daftar Pemilih Sementara(DPS) dan DPS hasil perbaikan

A. Ketua KPPS
B. Ketua PPS
C. Ketua PPK
D. Ketua KPU Kabupaten/Kota
E. Ketua KPU Provinsi

Jawaban: B

35. Tugas Ketua PPK adalah sebagai berikut kecuali

A. Memimpin Kegiatan PPK
B. Mengawasi kegiatan Panwascam
C. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK
D. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala,dengan manual dan atau elektronik
E. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota

Jawaban: B

36. Ketentuan untuk menjadi anggota PPK,PPS,KPPS,PPLN dan KPPSLN diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal berapa

A. Pasal 51
B. Pasal 52
C. Pasal 71
D. Pasal 72
E. Pasal 81

Jawaban: D

37. Institusi-Institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara adalah

A. KPU Kabupaten/Kota,PPK,PPS,PPLN,KPPS,KPPSLN.
B. KPU Provinsi,Panitia Pemilihan Indonesia,PPK,PPS ,KPPS
C. KPU Kabupaten/Kota,Panitiaa Pemilihan Indonesia,PPK,PPS,KPPS.
D. Panitia Pemilihan Indonesia,PPK,PPS,PPLN,KPPS,KPPSLN
E. KPU Kabupaten/Kota,PPK,PPS,PPLN,KPPS,KPPSLN,Pemantau Pemilu

Jawaban: A

38. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ada Lembaga baru yaitu DKPP, Apa Kepanjangan nama dari DKPP.

A. Dewan Komite Pengawasan Pemilu
B. Dewan Komisi Penyelenggara Pemilu
C. Dewan Komite Penyelenggara Pemilu
D. Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu
E. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Jawaban: E

39. Siapa Ketua DKPP Pertama

A. Prof Dr Jimly Asshiddiqiq.m SH
B. Prof DR Moh Mahfud MD., SJ.,M.Hum
C. Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra., SH.,MS
D. Prof Dr Ramlan Surbakti
E. Prof DR Hafiz Azhary

Jawaban: A

40. Apabila terjadil hal-hal mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa...

A. KPU setingkat di atasnya
B. DKPP
C. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
D. Gubernur atau Bupati/Walikota
E. Pemimpin DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota

Jawaban: A

41. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraan. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar:

A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,  akuntabilitas, Efisiensi dan efektivitas
B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan
C. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi dan efektif
D. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum dan sama kedudukan didepan hukum
E. Mandiri jujur adil dan makmur

Jawaban: A

42. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah

A. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
B. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
C. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
D. menghasilkankan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat
E. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Jawaban: D

43. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung RI paling lama:

A. 30 (tiga puluh) hari kerja
B. 15 (lima belas) hari kerja
C. 14 (empat belas) hari kerja
D. 7 (tujuh) hari kerja
E. 3 (tiga) hari kerja

Jawaban: D

(TribunGayo.com/Cut Eva Magfirah

Update berita lainnya terkait Tes CAT PPS 2024 di TribunGayo.com dan Google News

Baca juga: Contoh Soal-soal Tes Tertulis Ujian PPK dan PPS Pemilu 2024 Lengkap Kunci Jawaban

Baca juga: Berikut Contoh Soal Tes CAT PPS Pemilu 2024 Beserta Kunci Jawaban