Pasti Keluar! Berikut Soal-soal Tes CAT PPS Pemilu 2024 dan Kunci Jawaban

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Laporan pelanggaran tersebut disampaikan dengan paling sedikit memuat hal- hal berikut, kecuali ....

a. Nama dan alamat pelapor
b. Pihak terlapor
c. Waktu dan tempat kejadian perkara
d. Uraian kejadian
e. Saksi-saksi kunci

Jawaban : A

2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan lembagapengawasan Pemilu yang bersifat ….

a. Permanen
b. Ad hoc
c. Tetap
d. Tahunan
e. Ad interim

Jawaban : C

3. Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri merupakan lembaga pengawasan Pemilu yang bersifat ….

a. Permanen
b. Ad hoc
c. Tetap
d. Tahunan
e. Ad interim

Jawaban : B

4. Berikut ini adalah tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota, kecuali ….

a. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu
b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu
c. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti
e. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang mengandung unsur pidana

Jawaban : E

5. Seluruh tahapan Pemilu merupakan obyek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut, manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan...

a. Memasang tanda gambar di tempat yang terlarang
b. Memberikan keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran
c. Melakukan kampanye pada waktu yang salah
d. Berkampanye dengan melanggar lalu lintas
e. Mengubah hasil penghitungan suara.

Jawaban : E

6. Berapa jumlah anggota Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa di setiap desa atau nama lain/kelurahan ?

a. Paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang
b. Paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang
c. Paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang
d. Hanya 1 (satu) orang.
e. 3 (tiga) orang.

Jawaban : D

7. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ada lembaga baru yaitu DKPP, apa kepanjangan nama dari DKPP?

a. Dewan Komite Pengawasan Pemilu
b. Dewan Komisi Penyelenggara Pemilu
c. Dewan Komite Penyelenggara Pemilu
d. Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu
e. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Jawaban : E

8. Siapa ketua DKPP pertama?

a. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie., SH.
b. Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., SH., M.Hum.
c. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra., SH., MS.
d. Prof. Dr. Ramlan Surbakti.
e. Prof. Dr. Hafiz Azhary

Jawaban : A

9. Tugas DKPP meliputi dibawah ini, pilih jawaban paling tepat.

a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu.
b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu.
c. menetapkan putusan.
d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
e. Jawaban a, b, c dan d semua benar.

Jawaban : E

10. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu. Siapakah yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu ?

a. KPU, Bawaslu dan Lembaga Pemantau Pemilu.
b. KPU, Bawaslu dan Partai Politik.
c. KPU, Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilu dan Partai Politik.
d. KPU dan Bawaslu.
e. KPU, Bawaslu dan Tim Kampanye

Jawaban : D

11. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa?

a. Bawaslu
b. DKPP
c. Menteri Dalam Negeri
d. Menkopolhukam
e. Sekretaris Jenderal KPU

Jawaban : E

12. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Siapa?

a. KPU setingkat di atasnya.
b. DKPP.
c. Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
d. Gubernur atau Bupati/Walikota
e. Pimpinan DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

Jawaban : A

13. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa?

a. KPU
b. DKPP
c. Menteri Dalam Negeri
d. Menkopolhukam
e. Sekretaris Jenderal Bawaslu

Jawaban : E

14. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ditangani oleh…..

a. KPU RI
b. Bawaslu
c. DKPP
d. Mahkamah Konstitusi
e. Mahkamah Agung

Jawaban : C

15. Lembaga pengawas pemilu di tingkat provinsi adalah..

a. Bawaslu
b. Bawaslu Provinsi
c. Panwaslu Provinsi
d. Bawaslu Kabupaten/Kota
e. Jawaban b dan c benar

Jawaban : B

16. Panwaslu Desa/Kelurahan dibentuk oleh …..

a. Bawaslu
b. Bawaslu Provinsi
c. Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Panwaslu Kecamatan
e. Kepala Desa/Lurah

Jawaban : C

17. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat oleh...

a. KPPS
b. PPS
c. PPK
d. KPU Kabupaten/Kota
e. KPU Provinsi

Jawaban : D

18. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas TPSmerupakan tugas dari..

a. KPPS
b. PPK
c. KPU Kabupaten/Kota
d. Panwaslu Kecamatan
e. Semua jawaban salah

Jawaban : A

19. Anggota KPPSLN paling sedikit.... orang dan paling banyak....orang

a. 3 dan 5
b. 3 dan 6
c. 3 dan 7
d. 4 dan 7
e. 5 dan 7

Jawaban : C

20. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPSLN, KPPSLN, kecuali …..

a. Warga Negara Indonesia
b. Tidak menjadi anggota partai politik
c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun
d. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPSLN, dan KPPSLN
e. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat

Jawaban : C

21. Dalam melaksanakan tugasnya KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotabertanggung jawab kepada...

a. Rapat pleno
b. Rapat Paripurna DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
c. Presiden
d. Menteri Dalam Negeri
e. Stakeholder

Jawaban : A

22. Dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, penyusunan dan penetapan pedoman tahapan pemilu dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan …..

a. DPR
b. Pemerintah
c. DKPP
d. Bawaslu
e. Jawaban a dan b benar

Jawaban : E

23. Untuk mendaftar menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kotaharus berpendidikan paling rendah...

a. SMA atau sederajat
b. DIII/DIV
c. S1
d. S2
e. S3

Jawaban : A

24. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepadaDPR dibentuk oleh …..

a. DKPP
b. Menteri Dalam Negeri
c. Presiden
d. Bawaslu
e. Jawaban a dan d benar

Jawaban : C

25. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR berjumlah …..

a. 10 orang
b. 11 orang
c. 12 orang
d. 13 orang
e. 15 orang

Jawaban : B

Part 3

1. Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali

a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU
b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
e. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan

Jawaban: B

2. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh

a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
e. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Jawaban: E

3. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....

a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
b. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
c. Langsung oleh rakyat
d. Penetapan Presiden
e. Demokratis

Jawaban: E

4. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan

a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
c. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri
d. Adanya kebebasan untuk memilih
e. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.

Jawaban: E

5. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah...

a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
b. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.

Jawaban: B

6. Berikut ini merupakan hal yang musti dimuat dalam suara pemilihan anggota dpr dan dprd kecuali.

a. Tanda gambar partai politik.
b. Nomor urut partai politik.
c. Foto calon anggota DPR atau DPRD.
d. Nama calon anggota DPR atau DPRD.
e. Foto-foto pribadi

Jawaban C

7. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan pertama pada tahun...

a. 1998
b. 1999
c. 2000
d. 2002
e. 2022

Jawaban B

8. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 UU No 7 tahun 2017 kecuali...

a. Profesional
b. Independen
c. Mandiri
d. Akuntabel
e. Kredibel

Jawaban B

9. Berikut ini adalah pihak yang berada di dalam tps kecuali.

a. Pengawas TPS
b. Pemantau Pemilu
c. Saksi Peserta Pemilu
d. KPPS
e. KPU

Jawaban B

10. Ketua PPK Dalam Pemilu dipilih oleh

a. KPU Kabupaten/Kota
b. Dari Anggota Oleh Anggota
c. Dari Anggota
d. Oleh Anggota
e. Dari KPK

Jawaban B

11. Pemilih yang dibatasi hanya dapat memilih di TPS yang ada di Rt atau RW sesuai alamat yang tertera dalam KTP Elektronik adalah

a. Pemilik KTP elektronik yang terdapat dalam daftar pemilih tambahan.
b. Pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB.
c. Pemilih yang pindah memilih di TPS lain dalam desa yang sama
d. Pemilih yang pindah memilih di TPS lain dalam kecamatan yang sama
e. Pemilih yang pindah memilih di TPS sama dalam kecamatan yang lain.

Jawaban B

12. Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022

a. 17 Februari 2024
b. 15 Februari 2024
c. 14 Februari 2024
d. 13 Februari 2024
e. 18 Februari 2024

Jawaban C

13. Laporan dana kampanye calon anggota DPD Pemilu yang meliputi penerimaan dan penegluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan public yang ditunjuk oleh KPU,Kantor Akuntan Public menyampaikan hasil auditnya kepada....

a. KPU
b. Bawaslu
c. Dkpp
d. Semuanya Benar

Jawaban: Semuanya benar

14. Nomor urut pasangan calon, tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan dengan.....

a. Peraturan KPU
b. Keputusan KPU
c. Undang-Undang
d. Semuanya benar
e. Perpres

Jawaban: C

15. Pemungutan suara pemilu 2024 dilakukan secara.

a. Terpisah antara DPR,DPD,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota dengan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
b. Terpisah antara anggota DPR,DPD dengan DPRD Kabupaten/Kota.
c. Terpisah antar Anggota DPR, DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota dengan anggota DPD.
d. Serentak
e. Sendiri-sendiri

Jawaban D.

16. Hal hal yang tercantum dalam surat pemberitahuan memilih adalah

a. Nama dan alamat
b. Nama,NIK,Alamat
c. Nama,NIK,Jenis Kelamin,No Urut DPT
d. Nama,NIK,Jenis Kelamin,Tanggal Lahir,Alamat.
e. Nama,NIK,Jenis Kelamin,Tanggal Lahir, Nama Ibu

Jawaban C

17. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh

a. KPU Kabupaten/Kota
b. PPK atas nama KPU Kab/Kota
c. PPK atas nama ketua KPU Kab/Kota
d. PPS atas nama KPU Kab/Kota
e. PPS atas nama ketua KPU Kab/Kota

Jawaban E

18. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh....

a. KPPS
b. PPS
c. PPK
d. KPU Kabupaten
e. KPU Prov

Jawaban: D

19. DP4 digunakan untuk....

a. Bahan Coklit PPDP
b. Bahan Pertimbangan Penyusunan Daftar Pemilih
c. Bahan Penyusunan Daftar Pemilih
d. Bahan Penetapan Daftar Pemilih
e. Benar semua

Jawaban: B

20. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye

a. KPK
b. BPK
c. BPKP
d. PPATK
e. Kantor Akuntan Publik

Jawaban: E

21. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem...

a. Distrik berwakil banyak
b. Proporsional terbuka
c. First past the post
d. Suara terbanyak
e. Proporsional

Jawaban: A

22. Apabila sebuah parpol pengusung calon pasangan dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon di mana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka?

a. Pada saat pendaftaran langsung ditolak
b. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan calon pasangan baru
c. Pada saat pendaftaran diterima, lalu angkatan di DPP
d. Tergantung rapat pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
e. Pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan

Jawaban: A

23. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh :

a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
e. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Jawaban: E

24. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh….

a. UU No. 22 Tahun 2007
b. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
c. PP 6 Tahun 2005
d. UU No. 32 Tahun 2004
e. UU No. 21 Tahun 2007

Jawaban: B

25. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu…

a. DPRD
b. Rapat Pleno
c. KPU Pusat
d. Gubernur
e. Walikota

Jawaban: B

Part 4

1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?

a. Pasal 9 ayat (1)
b. Pasal 9 ayat (2)
c. Pasal 10 ayat (1)
d. Pasal 10 ayat (2)
e. Pasal 10 ayat (3)

Jawaban: A

2. Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan...

a. Prinsip-prinsip check and balances
b. Sistem proporsional terbuka
c. Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance)
d. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak
e. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan

Jawaban: E

3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni

a. 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
e. 8 bulan sebelum dan 3 b

4. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum diatur dalam...

a. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
b. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
c. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
d. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
e. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Etik Penyelenggara Pemilu

Jawaban: D

5. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
e. menetapkan calon camat yang telah memenuhi persyaratan;

Jawaban: B

6. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama…

a. 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
b. 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
c. 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
d. 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
e. 7 (tujuh) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

Jawaban: A

7. Dalam hal anggota KPU Provinsi dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan...

a. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah diputuskan oleh DKPP
b. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu provinsi
c. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat surat keterangan dari Pengadilan Negeri
d. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi

Jawaban: D

8. Penggantian antarwaktu anggota KPU yang berhenti dilakukan dengan ketentuan …

a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
b. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tim seleksi
c. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya sesuai usulan presiden
d. dilakukan seleksi ulang

Jawaban: A

9. Anggota KPU Provinsi berhenti antar waktu karena….

a. diberhentikan dengan tidak hormat
b. melakukan pelanggaran
c. tidak menghadiri pleno
d. mendapatkan peringatan keras dari DKPP

Jawaban: A

10. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkann pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni :

a. 10 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara

Jawaban: D

11. hak-hak penyandang disabilitas dalam kepemiluan secara usus Dilindungi dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 yaitu pasal

a. pasal 3
b. pasal 4
c. pasal 5
d. Pasal 6
e. pasal 7

Jawaban: C

12. Berikut ini yang termasuk dalam jajaran Bawaslu adalah

a. PPK
b. KPPS
c. PPLN
d. PTPS
e. Tps

Jawaban: D

13. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali....

a. Adil
b. Terbuka
c. Bebas
d. Langsung
e. Rahasia

Jawaban: B

14. hak-hak penyandang disabilitas dalam kepemiluan secara usus Dilindungi dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 yaitu pasal

a. pasal 3
b. pasal 4
c. pasal 5
d. Pasal 6
e. pasal 7

Jawaban: C

15. Berikut ini yang termasuk dalam jajaran Bawaslu adalah

a. PPK
b. KPPS
c. PPLN
d. PTPS
e. Tps

Jawaban: D

16. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali....

a. Adil
b. Terbuka
c. Bebas
d. Langsung
e. Rahasia

Jawaban: B

Part 5

1. Dalam menjalankan tugasnya terkait hal keuangan, maka KPU bertanggungjawab kepada siapa?

a. Presiden
b. DPR
c. BPK
d. BPKP
e. Bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Jawaban : E

2. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya, KPU memberikan laporan kepada..

a. MPR dan Presiden
b. MPR dan DPR
c. DPR dan Presiden
d. DPR dan DPD
e. Presiden dan BPK

Jawaban : C

3. Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK?

a. Petugas Pemungutan Kecamatan
b. Panitia Pemungutan Kecamatan
c. Panitia Pemilihan Kecamatan
d. Petugas Pemilihan Kecamatan
e. Panitia Pemilu Kecamatan

Jawaban : C

4. PPK berkedudukan dimana?

a. Kantor Kecamatan
b. Kantor Polsek Kecamatan
c. Pendopo Kecamatan
d. Ibu kota Kecamatan
e. Ibu kota desa/kelurahan

Jawaban : D

5. Berapa lama masa kerja PPK?

a. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.
b. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
c. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.
d. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
e. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 10 (sepuluh) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

Jawaban : B

6. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara?

a. 1 (satu) bulan
b. 2 (dua) bulan
c. 3 (tiga) bulan
d. 4 (empat) bulan
e. 5 (lima) bulan

Jawaban : B

7. Berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara yang dibuat oleh PPK wajib diserahkan kepada siapa ?

a. Saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota
b. Tim sukses Pemilu, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Kecamatan.
c. Tim Kampanye, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota.
d. Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota.
e. Parpol peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota danKPU Kabupaten/Kota.

Jawaban : A

8. Anggota PPK adalah sebanyak ……. orang berasal dari tokoh masyarakat yangmemenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang. Berapa jumlah anggota PPK?

a. 3 (tiga) orang
b. 5 (lima) orang
c. Minimal 3 (orang) dan maksimal 5 (lima) orang.
d. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang
e. 7 (tujuh) orang

Jawaban : B

9. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi dibawah ini, kecuali :

a. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
d. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya
e. Melakukan pengawasan dan menerima laporan terhadap adanya pelanggaran pemilu diwilayah kecamatan.

Jawaban : E

10. Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK harus sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat...

a. 2 (dua) hari setelah hasil rekapitulasi
b. 3 (tiga) hari setelah hasil rekapitulasi
c. 4 (empat) hari setelah hasil rekapitulasi
d. 5 (lima) hari setelah hasil rekapitulasi
e. 6 (enam) hari setelah hasil rekapitulasi

Jawaban : B

11. Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan, dibentuk PPS. Apa kepanjangan nama dari PPS?

a. Panitia Pemungutan Suara
b. Petugas Pemungutan Suara
c. Petugas Pemilihan Suara
d. Panitia Pemilihan Suara
e. Tidak ada jawaban yang benar.

Jawaban : A

12. Siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS ?

a. PPS.
b. PPK.
c. KPU Kabupaten/Kota.
d. KPU Provinsi.
e. KPU.

Jawaban : A

13. Berapa lama masa kerja PPS?

a. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 4 (empat) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
b. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
c. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.
d. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
e. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

Jawaban : B

14. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara?

a. 1 (satu) bulan
b. 2 (dua) bulan
c. 3 (tiga) bulan
d. 4 (empat) bulan
e. 5 (lima) bulan

Jawaban : B

15. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi dibawah ini, kecuali :

a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
b. membentuk KPPS;
c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
d. mengumumkan daftar pemilih;
e. menyampaikan daftar pemilih kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Jawaban : E

16. Siapakah yang berhak menandatangani dokumen Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPS hasil perbaikan?

a. Ketua KPPS.
b. Ketua PPS.
c. Ketua PPK.
d. Ketua KPU Kabupaten/Kota.
e. Ketua KPU Provinsi.

Jawaban : B

17. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota. Berapa jumlah anggota KPPS dan apa kepanjangannya?

a. 5 (lima) orang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
b. 7 (tujuh) orang, Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara.
c. 7 (tujuh) orang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
d. 5 (lima) orang, Kelompok Panitia Pemungutan Suara.
e. 7 (tujuh) orang, Kelompok Panitia Pemungutan Suara.

Jawaban : C

18. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi dibawah ini, kecuali :

a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
e. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

19. Tugas ketua PPK adalah sebagai berikut, kecuali :

a. Memimpin kegiatan PPK.
b. Mengawasi kegiatan Panwascam.
c. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK.
d. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala,dengan manual, dan atau elektronik.
e. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Jawaban : B

20. Untuk memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut, kecuali :

a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK.
b. Menerima pendaftaran calon PPK.
c. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK.
d. Melakukan seleksi psikotes calon anggota PPK.
e. Melakukan wawancara calon anggota PPK.

Jawaban : D

21. Ketentuan untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal berapa?

a. Pasal 51
b. Pasal 52
c. Pasal 71
d. Pasal 72
e. Pasal 81

Jawaban : D

22. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi dibawah ini, kecuali :

a. Warga Negara Indonesia
b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun
c. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil
d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan

Jawaban : B

23. Institusi-institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara pemilu adalah ....

a. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN
b. KPU Provinsi, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS
c. KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS
d. Panitia Pemilihan Indoensia, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN
e. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Pemantau Pemilu

Jawaban : A

24. Berapa jumlah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Paswascam?

a. 7-7/5-5/3-3
b. 7-7/5-5-3
c. 5-7/5-5/3-3
d. 5 5-5/3-3
e. 5-5-3-3

Jawaban : C

25. Pemeriksaan pengaduan dan/atau laporan atas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh ....

a. Dewan Kehormatan KPU
b. Dewan Kehormatan Bawaslu
c. Dewan Kode Etik KPU
d. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
e. Dewan Penegakan Etika Bawaslu

Jawaban : D

(TribunGayo.com/Cut Eva Magfirah)

Update berita lainnya terkait Tes CAT PPS 2024 di TribunGayo.com dan Google News