Calon PKD Pemilu 2024 Bisa Daftar dengan Ijazah SMA? Ini Penjelasan dari Bawaslu Gayo Lues

TRIBUNGAYO.COM - Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Pemilu 2024 sudah dilakukan beberapa hari yang lalu.

Terhitung mulai 14-19 Januari 2023 sudah dilakukan pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota PKD Pemilu 2024.

Namun ternyata Bawaslu Kabupaten/Kota saat ini telah memperpanjang masa pendaftaran dan penerimaan berkas PKD Pemilu 2024 mulai tanggal 24-26 Januari 2023.

Masih ada waktu dua hari lagi untuk pelamar yang akan mendaftar sebagai calon anggota PKD Pemilu 2024.

Pembentukan PKD pemilu 2024 tersebut dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota di Aceh melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) untuk persiapan Pemilu 2024.

Baca juga: Panwascam Wih Pesam Bener Meriah Perpanjang Pendaftaran PKD Pemilu 2024 untuk 13 Desa

Bagi sudereku yang belum mendaftar dan ingin mendaftar menjadi calon anggota PKD Pemilu 2024 masih mempunyai kesempatan sampai dengan tanggal yang telah ditentukan tersebut.

Dan bagi sudereku yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai PKD, perlu mengetahui besaran gaji yang akan diterima nantinya jika lolos menjadi anggota PKD Pemilu 2024.

Beredar juga kabar dikalangan masyarakat bahwa gaji PKD Pemilu 2024 naik dari periode sebelumnya.

Lantas, berapa besaran gaji atau honorarium yang akan diterima oleh PKD pemilu 2024?

Berikut rinciannya dikutip TribunGayo.com dari lampiran I Surat Menteri Keuangan Nomor: S-715/MK.02/2022 tertanggal 25 Agustus 2022.

Baca juga: Minim Keterwakilan Wanita, Pendaftaran PKD 143 Desa di Aceh Tengah Diperpanjang

Besaran gaji PKD pemilu 2024 yaitu sebesar Rp 1.100.000.

Jika dibandingkan pemilihan sebelumnya, gaji atau honorarium PKD adalah sebesar Rp 900.000 atau naik sebesar Rp 200.000.

Lantaran, banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya terkait lampiran berkas ijazah pendidikan terakhir, apakah menggunakan ijazah S1 (Strata-1) atau menggunakan ijazah SMA.

Pasalnya dalam informasi dan syarat-syarat yang beredar di website resmi Bawaslu masing-masing kabupaten/kota,

hanya mencantumkan keterangan fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli.