Pj Bupati Mirzua Temui Ditjen Bina Keungan Daerah Kemendagri Untuk Konsultasi Soal Defisit

Laporan Romadani | Aceh Tengah

TRIBUNGAYO.COM, JAKARTA - Pj Bupati Ir Teuku Mirzuan MT bertemu dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di ruang kerja Lantai 8 Gedung Ditjen Bina Keungan Daerah Kemendagri, Selasa (7/3/2023).

Pertemuan tersebut guna untuk konsultasi pengelolaan keuangan daerah.

Pj Bupati Aceh Tengah didampingi Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Tengah Drs Mursyid M Si disambut oleh Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr Drs Agus Fatoni M Si.

Dalam pertemuan tersebut, Pj Bupati Mirzuan menyampaikan banyak hal dalam permasalahan pengelolaan keuangan yang mengalami defisit keuangan di Aceh Tengah.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menerangkan, defisit anggaran pendapatan belanja daerah merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama.

Baca juga: Defisit Rp 65 Miliar, Pj Bupati Aceh Tengah T Mirzuan Akan Pangkas Kegiatan Tidak Prioritas

Hal itu terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja daerah.

“Defisit tersebut kita sendiri yang buat, seharusnya daerah harus belajar rasional dan cermat dalam pengelolaan anggaran daerah,” terangnya.

Fatoni menjelaskan, Pemda di kabupaten/kota yang defisit harus segera melaksanakan rasionalisasi terhadap anggaran yang ada.

"Pemda dalam penganggaran wajib melihat prioritas sesuai dokumen perencanaan yang ada.

Rasionalisasi terhadap anggaran harus dilakukan untuk mengatasi defisit keuangan daerah," ujarnya.

Baca juga: Defisit Rp 65 Miliar, Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah Berharap Pemerintah Evaluasi Belanja Daerah

Ia menambahkan untuk dapat mengatasi defisit yang dihadapi daerah-daerah, pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Selanjutnya Ia mengingatkan potensi pajak daerah di Kabupaten Aceh Tengah memiliki potensi PAD yang cukup luarbiasa.

“Banyak yang perlu dikaji ulang masalah perencanaan penganggaran di daerah, yang terpenting daerah sendiri wajib mengoptimalkan PAD-nya agar dapat membantu secara langsung keuangan khususnya defisit yang dihadapi,” ujar Direktur Bina Keuangan.

Fatoni meyarakankan perlu ada kreatifitas dan inovasi, perbaikan pengembangan SDM serta pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan modern saat ini, termasuk dalam pengelolaan PAD,