Atasi Permasalahan PPPK Teknis 2022, Menpan RB Minta BKN Lakukan Reformulasi Terkait Dua Hal Ini

TRIBUNGAYO.COM - Setelah menerima masukan dari berbagai kalangan dan juga media sosial terhadap permasalahan yang dialami para peserta PPPK Teknis 2022 Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Birokrasi dan Reformasi (Menpan RB) langsung mengambil langkah.

Adapun langkah yang akan dilakukan Menpan RB yaitu membahas persoalan PPPK Teknis 2022 bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca juga: Ini Langkah Menpan RB dan BKN Atasi Permasalahan PPPK Teknis 2022 Gugur Massal Karena Passing Grade

Setelah melakukan pertemuan, Menpan RB meminta BKN untuk melakukan reformulasi terhadap dua hal yang menjadi keluhan peserta PPPK Teknis 2022.

Pasalnya para peserta PPPK Teknis 2022 tidak puas dengan hasil pengumuman yang dikeluarkan oleh BKN.

Dimana banyak peserta PPPK Teknis 2022 dinyatakan gugur dalam tahapan seleksi tulis dengan computer assisted test (CAT).

Sehingga banyaknya formasi kosong yang tidak terpenuhi akibat gugur massal yang dialami peserta PPPK Teknis 2022.

Baca juga: Sisakan Banyak Formasi Kosong, Peserta PPPK Teknis 2022 yang Gugur Masal Layangkan PROTES

Adapun keluhan yang disampaikan oleh Persatuan Tenaga Teknis Indonesia (PTTI) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi PPPK Teknis 2022.

Diantaranya yang perlu dievaluasi adalah nilai ambang batas atau passing grade yang terlalu tinggi dan juga tingkat kesulitan soal yang tidak sesuai dengan kisi-kisi materi yang ditetapkan SE Menpan RB.

Dimana soal yang diujikan tidak cukup sesuai dengan materi pokok dan kisi-kisi yang tertuang di dalam surat edaran Menpan-RB Nomor B/275/M.SM.01.00/2023.

Baca juga: PPPK Teknis 2022 Gugur Massal, Kemenpan-RB dan BKN Bahas Passing Grade Tinggi, Ini Wacana Kedepan

Selain itu, soal yang diujikan tidak cukup merepresentasikan tugas jabatan fungsional yang dilamar peserta.

"Setelah mendapat masukan lewat media sosial atau langsung kepada saya terkait passing grade yang ikut seleksi PPPK" ungkap Abdullah Azwar Anas di akun TikTok Kemenpan RB pada Rabu (3/5/2023).

Oleh karena itu Menpan RB meminta BKN untuk dilakukan reformulasi baik terkait passing grade maupun terhadap instansi-instansi pembina yang merumuskan soal-soal bagi ujian PPPK.

Baca juga: PPPK Teknis 2022 : Tak Hanya Passing Grade yang Tinggi Tingkat Kesulitan Soal juga Dikeluhkan

Perlu diketahui, nilai passing grade atau ambang batas ditentukan oleh masing-masing instansi pembina atau instansi sektoral masing-masing jabatan fungsional.

Sementara soal-soal dalam Computer Assisted Test (CAT) disusun oleh instansi pembina masing-masing jabatan, bersama konsorsium yang terdiri atas berbagai perguruan tinggi.

Menjawab harapan tersebut Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan akan melakukan simulasi untuk melihat seberapa jauh afirmasi-afirmasi itu ditangguhkan.

Baca juga: Masa Sanggah PPPK Teknis 2022 Kemenpan-RB Ditutup Hari Ini, Berikut Jadwal Pengumuman Hasil Akhirnya

Terutama afirmasi untuk passing grade dan untuk banyak permintaan tentang afirmasi masa kerja dari tenaga honorer yang sedang kami lakukan simulasi.

"Nanti kalau hasilnya sudah ada kami akan sampaikan ke pak Menteri untuk bisa dijadikan kebijakan dari Menpan-RB" kata Bima..

Kemudian Menpan-RB kembali meminta BKN untuk membuat formulasi-formulasi dan beberapa skenario yang nanti untuk dipelajari dan pada waktunya nanti akan diambil keputusan yang terbaik secara bersama-sama.

Ribuan Peserta PPPK Teknis 2022 Sampaikan Protes ke Menpan-RB

Ribuan peserta PPPK Teknis 2022 yang dinyatakan gugur dalam pengumuman hasil seleksi yang tergabung Persatuan Tenaga Teknis Indonesia (PTTI) melayang kan protes.

Adapun anggota PTTI saat ini sudah ada sekitar 3.000 dan sekitar 6.000 orang lainnya yang masih didata.

Mereka merupakan para tenaga teknis yang tergabung dari arsiparis, pranata hubungan masyarakat, pranata komputer, analis kebijakan, dan analis perencanaan.

Protes tersebut disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpa-RB).

Melansir dari Kompas.id menurut PTTI pengumuman PPPK Teknis 2022 yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukan fenomena terjadinya gugur massal peserta secara nasional.

Koordinator PTTI, Ginanjar Muhammad Riana mengatakan PTTI meminta agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022.

Ia menyampaikan hal tersebut berdasarkan data dan fakta di lapangan yang dihimpun oleh seluruh anggota PTTI dari Sabang sampai Merauke bahwa secara persentase dan rata-rata, para peserta seleksi PPPK Teknis 2022 gagal memenuhi passing grade (PG) atau nilai ambang batas.

”Hanya sebagian kecil peserta seleksi yang mampu melampauinya sehingga terjadi fenomena gugur massal dan banyak formasi jabatan yang tidak terisi.

Kondisi itu terjadi karena tingkat kesulitan soal ujian dan poin PG yang ditetapkan Kemenpan dan RB terlalu tinggi.

Jika dibiarkan, bisa dipastikan mengganggu kinerja instansi, baik di pusat maupun daerah se-Indonesia,” kata Ginanjar dikutip dari Kompas.id.

Maka dari itu PTTI mendesak pemerintah segera perlu membuat terobosan untuk melakukan evaluasi.

”Jika tidak terisi dan dibiarkan kosong, sudah pasti mengganggu kerja di instansi pemerintahan karena ada kebutuhan,” kata Fikri.

Ribuan peserta yang dinyatakan tidak lulus yang bergabung di PTTI terus memperjuangkan nasib.

Mereka beraudiensi dengan sejumlah anggota Komisi II DPR, salah satunya Guspardi Gaus.

PTTI meminta dukungan agar pemerintah menunda pengumuman hasil pascasanggah mulai Kamis (11/5/2023).

Termasuk juga agar formasi yang tersedia di tahun 2022 tidak kosong. Fenomena formasi yang kosong juga terjadi di tahun 2021.

”Kami meminta adanya sistem perankingan bagi peserta seleksi yang tidak lolos PG agar dapat mengisi formasi jabatan yang tidak terisi.

Adapun peserta seleksi yang sudah lulus PG tetap menjadi prioritas,” kata Ginanjar.

Di dalam surat sanggahan kepada Menpan dan RB, PTTI menyampaikan minimnya peserta yang mampu mencapai nilai PG karena tingkat kesulitan soal yang tinggi.

Soal yang diujikan tidak cukup sesuai dengan materi pokok dan kisi-kisi yang tertuang di dalam surat edaran Menpan dan RB Nomor B/275/M.SM.01.00/2023.

Selain itu, soal yang diujikan tidak cukup merepresentasikan tugas jabatan fungsional yang dilamar peserta.

”Tingkat kelulusan seleksi PPPK Teknis yang rendah tahun 2022 membuat minimnya jumlah penambahan pelayan publik yang akan menjalankan fungsi roda pemerintahan dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024,” ujar Ginanjar. (TribunGayo.com/Cut Eva Magfirah)

Update berita lainnya di TribunGayo.com dan Google News