BKN Lakukan Simulasi Terkait Masa Kerja Tenaga Honorer yang Berakhir 28 November 2023

TRIBUNGAYO.COM - Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) tengah berupaya untuk mencari solusi penanganan tenaga honorer yang masa kerjanya berakhir pada 28 November 2023.

Dimana Pemerintah kini tengah mencari jalan keluar untuk penanganan tenaga honorer atau tenaga non- Aparatur Sipil Negara (non- ASN).

Atasi Permasalahan PPPK Teknis 2022, Menpan RB Minta BKN Lakukan Reformulasi Terkait Dua Hal Ini

Ini Langkah Menpan RB dan BKN Atasi Permasalahan PPPK Teknis 2022 Gugur Massal Karena Passing Grade

Menpan-RB Gaet 3 Kementerian Cari Solusi Penuntasan Tenaga Honorer Guru, Ini yang Akan Dilakukan

Hal tersebut berdasarkan arahan Presiden Jokowi agar dicarikan jalan tengah dalam penanganan tenaga non-ASN atau tenaga honorer.

Sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diperkuat dengan Pasal 99 PP Nomor 48 tahun 2018 bahwa pegawai non ASN/non PPPK dapat bekerja hingga 28 November 2023.

Terkait masa kerja tenaga honorer yang akan berakhir pada November 2023 mendatang BKN saat ini tengah melakukan simulasi terhadap afirmasi tersebut.

Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan akan melakukan simulasi untuk melihat seberapa jauh afirmasi-afirmasi itu ditangguhkan.

Dimana saat ini BKN akan mengkaji ulang beberapa persoalan yang diminta oleh kementerian Perdayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi ( Kemenpan-RB )

Yaitu terkait afirmasi passing grade untuk persoalan PPPK Teknis 2022 dan juga tentang afirmasi tenaga honorer.

Baca juga: Menpan-RB Gaet 3 Kementerian Cari Solusi Penuntasan Tenaga Honorer Guru, Ini yang Akan Dilakukan

"Banyak permintaan tentang afirmasi masa kerja dari tenaga honorer yang sedang kami lakukan simulasi" ungkap Bima Haria yang dikutip TribunGayo.com dari TikTok resmi Kemenpan-RB pada Rabu (3/5/2023).

Hal ini lakukan untuk membuat formulasi-formulasi dan juga beberapa skenario yang dapat dipelajari oleh Kemenpan-RB untuk mengambil keputusan.

Dimana keputusan terkait tenaga honorer ini tidak merugikan kedua belah pihak baik pemerintah maupun tenanga non-ASN.

"Nanti kalau hasilnya sudah ada kami akan sampaikan ke pak Menteri untuk bisa dijadikan kebijakan dari Kemenpan-RB" tambah Bima.