Kapan Pendaftaran PPPK Guru 2023 Dibuka? Ini Jadwal dan Kouta Formasinya

Kemudian, sebanyak 20 persen sisanya diperuntukkan bagi para fresh graduate atau individu yang baru lulus kuliah.

Baca juga: Tebaru! Ini Kebutuhan Formasi CPNS 2023 Jabatan Dosen Tersedia 15.858 Kuota, Segini Kuota PPPK 2023

Anas menjelaskan, dengan pembagian formasi seperti itu, pemerintah mengharapkan CPNS dan PPPK bisa menyelesaikan persoalan tenaga honorer.

Sekaligus, kata dia, memberikan kesempatan kepada fresh graduate yang akan mengabdi kepada negara.

"Yang 20 persen untuk fresh graduate. Nah fresh graduate ini apa saja sekarang masih kami utamakan yang talenta digital," tutur Anas.

"Tentu nanti yang fresh graduate kriterianya akan sangat tinggi kualifikasinya untuk mengisi tempat-tempat di kementerian dan lembaga, maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia," lanjut dia.

Lebih lanjut, Anas mengungkapkan, formasi CPNS 2023 dan PPPK sebenarnya masih dalam proses penghitungan.

Sehingga angka sebanyak 1.030.000 formasi itu masih berupa usulan dari kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.

Anas mengungkapkan, sedianya kebutuhan nasional untuk ASN di 2023 sebanyak 1.030.751 formasi.

Lantas berapakah jumlah formasi PPPK Guru 2023?

Baca juga: Tenaga Honorer Keluhkan Passing Grade PPPK 2023 Tinggi, Kemenpan-RB Minta BKN Kaji Tingkat Kelulusan

Berdasarkan data dari Kemenpan-RB, Pemerintah telah mengalokasikan kebutuhan formasi untuk PPPK Guru 2023 dari instansi pusat hingga daerah.

Menpan-RB menetapkan kebutuhan formasi PPPK Guru 2023 dari instansi pusat dan daerah sebanyak 592,202 kouta.

Dengan rincian kebutuhan formasi tenaga guru di instansi pusat sebanyak 12.000 kuota dan kebutuhan daerah sebanyak 580.202 kuota.

Dimana kebutuhan formasi calon ASN terbanyak terdapat pada instansi Daerah dengan kebutuhan PPPK Guru 2023 sebanyak 580.202 kuota.

Dimana kuota untuk PPPK Guru 2023 mencapai setengah dari total kebutuhan ASN baik CPNS 2023 dan PPPK 2023 .

Yaitu 1 juta lebih formasi CPNS 2023 dan PPPK 2023 yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mengusulkan kebutuhannya.