Jelang Pemilu 2024, Mendagri Harap Camat Mampu Menekan Konflik Sosial di Masyarakat

Jelang Pemilu 2024, Mendagri Harap Camat Mampu Menekan Konflik Sosial di Masyarakat

Laporan Fikar W Eda | Jakarta 

TRIBUNGAYO.COM, JAKARTA - Menjelang Pemilu 2024, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian berharap para camat mampu menekan potensi konflik sosial di masyarakat.

Ia berharap, gelaran tersebut tidak menimbulkan konflik sosial yang membuat kegaduhan di masyarakat. 

Hal ini diungkapkan Mendagri pada Kick Off Meeting Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) PIU 1D Frontline Service Delivery, Rakernas Camat dalam Mendukung Pelaksanaan Tahapan Pemilu-Pilkada 2024, dan Launching Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) Tahun 2023 di Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Baca juga: Mendagri: Manfaatkan Berbagai Potensi untuk Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

"Pesan saya yang lain terkait pemilu dan pilkada ini adalah menjaga jangan sampai terjadi konflik sosial," katanya.

Guna mengurangi terjadinya konflik sosial, lanjut Mendagri, diperlukan peran camat dan jajaran perangkat daerah.

Pasalnya, momen pemilu terkadang dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk memecah belah bangsa.

Karena itu, camat diharapkan mampu menjaga wilayah masing-masing dan melakukan langkah cepat untuk menetralisasi agar potensi konflik itu tidak meledak menjadi konflik kekerasan.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Tingkatkan Realisasi Belanja APBD 2023

"Tugas yang tidak ringan karena ini memerlukan passion, memerlukan kemampuan untuk bekerja dan bergerak masuk ke semua lini masyarakat untuk membaca potensi konflik, bukan untuk membaca kemenangan.

Tapi untuk membaca potensi konflik, begitu terjadi perbedaaan potensi konflik yang kira-kira akan ramai, meledak, segera lakukan intervensi untuk meredam potensi konflik itu," tegasnya.

Dalam menangani persoalan keamanan Pemilu 2024, Mendagri mengimbau seluruh provinsi dan kabupaten/kota agar mampu mengurusi dan melakukan pengamanan di masing-masing daerah.

Baca juga: BREAKING NEWS : Tiga Nama Calon Pj Bupati Bener Meriah Usulan Dewan ke Mendagri, Ini Nama-namanya

Hal ini dinilai sebagai salah satu upaya untuk menekan terjadinya konflik sosial di masyarakat. 

"Tahun 2024 ini nanti Pilkada Serentak seluruh provinsi (dan) kabupaten/kota maka sistem backup ini mungkin tidak mudah untuk digerakkan, karena semuanya melakukan.

Semuanya melakukan pengamanan di daerah masing-masing sehingga strategi utama besarnya adalah membaca potensi konflik, kerawanan konflik dan menyelesaikan konflik itu sebelum meledak menjadi kekerasan," ungkap Mendagri.

Baca juga: Mendagri Pastikan Ketersediaan Hewan Kurban Terpenuhi