Gaji ASN Naik Tahun Depan: Harus Diperhatikan Inflasi dan Pelebaran Defisit Anggaran

Gaji ASN Naik Tahun Depan: Harus Diperhatikan Inflasi dan Pelebaran Defisit Anggaran

TRIBUNGAYO.COM- Gaji Aparatur Sipil Negara ( ASN ) yang meliputi Pegawai Negeri SIpil ( PNS ), TNI hingga Polri menurut rencana akan naik tahun depan.

Informasi mengenai kenaikan gaji ASN tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada beberapa waktu lalu.

Selain itu, rencana gaji ASN naik ini sudah dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo dan akan diumumkan secara resmi nantinya dalam pidato presiden terkait RUU APBN Tahun 2024 pada 16 Agustus mendatang.

Lantas, apakah Sudah tepat kenaikan gaji ASN dipantaskan naik tahun depan?

Bagaimana dengan ketersediaan anggaran negara, mubazir tidak, dan berapa angka inflasi yang digunakan dengan gaji ASN yang akan naik tahun depan?

Ya, pantas saja pertanyaan seperti ini banyak muncul di benak masyarakat Indonesia terutama mereka yang bukan ASN yang meliputi PNS, TNI, polri.

Dilansir Tribungayo.com dari komfirmasi yang dilakukan Kompas.com pada kamis (3/8/2023), Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, kenaikan gaji PNS memang perlu diusahakan, apabila pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasalnya, sejak penyesuaian gaji PNS terakhir kali, yakni 2019, indeks harga konsumen (IHK) terus meningkat setiap tahunnya.

"Harus diperhatikan inflasi. Apakah inflasi yang digunakan 5 persen atau 6 persen. Paling tidak itu ditutup kenaikan itu," kata dia, kepada Kompas.com, Jumat (2/6/2023) lalu.

Menurut Agus, selain mempertimbangkan besaran kenaikkan, pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi kas keuangan negara.

Hal ini bertujuan untuk menjaga anggaran belanja negara, besaran kenaikkan gaji PNS, yang jumlahnya mencapai 4 juta orang, harus diperhitungkan secara matang.

"Negara sanggup enggak. Mana lagi pos (belanja) yang harus dikurangi," ujarnya.

Kemudian, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Kompas.com yang dilansir Tribungayo.com justru mempertanyakan urgensi dari wacana penyesuaian gaji ASN tersebut.

Menurut Bhima, anggaran belanja pegawai sudah memberatkan anggaran belanja negara saat ini.

Baca juga: CPNS 2023! Gaji PNS Naik Per Agustus, Katanya Tukin Dirombak Akibat Gaya Hidup Glamor, Loh Kok Bisa?

"Total belanja pegawai tahun ini mencapai Rp 442 triliun, besar sekali dan cenderung membuat APBN hanya habis untuk belanja birokrasi, “ujarnya.

Nah, jika kita berpacu dengan melihat pada angka fantastis tersebut, maka wacana dari kenaikan gaji ASN dinilai masih cukup bertentangan dengan efisiensi birokrasi dan berpotensi akan menjadi imbas dari penurunan daya saing ekonomi.

Selain itu, tingkat belanja negara yang tinggi juga pastinya akan berpengaruh besar terhadap defisit anggaran.

Rencana Kenaikan Gaji ASN Berbau Politik?

Beredarnya informasi mengenai kenaikan gaji ASN ditengah dekatnya waktu pemilu menjadi perbincangan yang begitu hangat.

Beberapa elemen masyarakat menganggap, bahwa kenaikan gaji ASN ini jelas berbau politik.

Dilansir Tribungayo.com dari pemberitaan Kompas.com yang ditayangkan pada 3 Juni 2023 lalu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Chelios) Bhima Yudhistira menilai, besaran gaji ASN saat ini masih mencukupi, mengingat masih terdapat sejumlah tunjangan yang diberikan oleh pemerintah.

Baca juga: Yakin Mau Daftar CPNS 2023? Segini Gaji PNS Terbaru, Cek Juga Tata Cara Daftarnya

Dia pun mempertanyakan urgensi dari wacana kenaikkan gaji ASN.

 "Ini jelas kental pertimbangan politisnya dibanding urgensi. Jangan karena dekat Pemilu, banyak belanja indikatornya tidak jelas," tuturnya dilansir dari Kompas.com.

Selain itu, Bhima mengatakan, rencana dari kenaikkan gaji ASN menjadi bertentangan dengan semangat efisiensi birokrasi dan berpotensi berimbas ke penurunan daya saing ekonomi.

Karena, tingkat belanja negara yang tinggi bisa menyebabkan pelebaran defisit anggaran.

"Bahkan pemerintah terpaksa menambah utang baru lantaran penerimaan pajak tidak sanggup menutup kekurangan belanja pegawai," tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, unsur politik dalam pengambilan kebijakan jelang Pemilu menjadi suatu hal yang biasa.

Menurut dia, hal ini telah terjadi sejak lama dan dilakukan di berbagai negara.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Gaji PNS Diwacanakan Naik : Ada Apa?

"Semua kalau mau mendekati Pemilu, Pilkada pasti semuanya bau politik, biasa itu, puluhan tahun seperti itu," katanya.

Sebagai informasi, kenaikkan gaji ASN terakhir kali terjadi pada 2019.

Kenaikkan gaji ASN tersebut juga terjadi menjelang Pemilihan umum dan pemilihan presiden.

Meskipun erat kaitannya dengan politik, Agus menilai, penyesuaian gaji perlu dilakukan apabila pemerintah mempertimbangkan kesejahteraan ASN.

Sebab, inflasi sudah memangku peran selama beberapa tahun terakhir.

"Harus diperhatikan inflasi. Apakah inflasi yang digunakan 5 persen atau 6 persen. Paling tidak itu ditutup kenaikan itu," kata dia.

(TribunGayo.com/Intan Mutia)