Beras Mahal, Jokowi Berharap Harga Turun dalam 2 atau 3 Pekan

TRIBUNGAYO.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, pada Selasa (19/9/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengomentari masalah harga beras yang masih tinggi, berbeda dengan harga bawang merah dan bawang putih yang telah turun.

Pemerintah telah mengambil langkah dengan melakukan operasi pasar dan memasukkan cadangan beras pemerintah ke dalam peredaran.

Jokowi berharap bahwa dalam dua atau tiga minggu ke depan, harga beras akan kembali normal dan stabil.

"Harga seperti bawang merah turun, bawang putih turun, hanya satu yang masih tinggi, yaitu beras," ujar Jokowi sebagaimana dilaporkan oleh YouTube Kompas TV.

"Kami telah melakukan operasi pasar untuk beras, menyuplai ke toko-toko ritel, mengirimkannya ke Cipinang, dan kami berharap dalam dua hingga tiga minggu ini, harga beras akan turun, meskipun sudah mengalami penurunan sedikit," tambahnya.

Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki stok beras sebanyak 1,6 juta ton dengan tambahan 400 ribu ton dalam perjalanan.

Namun, untuk memastikan ketersediaan stok beras, pemerintah berencana menambahkan 1 juta ton lagi.

"Kami berharap agar harga beras turun dan kembali normal karena kami memiliki stok sebanyak 1,6 juta ton," jelasnya.

"Ada tambahan 400 ribu ton dalam perjalanan, sehingga total stok mencapai 2 juta ton, dan kami juga akan menambahkan 1 juta ton lagi untuk memastikan ketersediaan beras," tambah Jokowi.

Jokowi juga menjelaskan bahwa kenaikan harga beras disebabkan oleh faktor El Nino atau kekeringan, serta penghentian ekspor beras oleh banyak negara, sebanyak 19 negara.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, telah memberikan peringatan kepada pemerintah terkait kenaikan harga beras ini.

Ia meminta agar pemerintah serius mengatasi masalah ini dan menghindari pengulangan kasus kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022.

Yeka mengingatkan bahwa kasus kelangkaan minyak goreng sebelumnya disebabkan oleh kegagalan dalam mengidentifikasi akar permasalahan dan kurangnya tindakan mitigasi pada tahun 2020.

Ketika tekanan publik meningkat dan harga naik, pemerintah menjadi panik.