Demo Mahasiswa UGP Aceh Tengah Soal Dualisme Pimpinan, Aksi Berlanjut Kepung Rektorat

Laporan Romadani | Aceh Tengah

TRIBUNGAYO.COM, TAKENGON - Seratusan mahasiswa yang melakukan aksi demo belum menemui titik terang terkait siapa Rektor Kampus Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon, Aceh Tengah.

Massa yang sebelumnya mendatangi gedung Yayasan, siangnya kembali mengepung rektorat kampus tersebut.

Amatan Tribungayo.com, hingga sore ini pukul 16.00 WIB, Senin (27/11/2023) mahasiswa masih berada di depan gedung Birokrasi UGP Aceh Tengah.

Sebelumnya, pada pagi hari sekira pukul 10.43 WIB mahasiswa mendatangi gedung Yayasan UGP dan disambut oleh Ketua Pengurus Yayasan yang baru yaitu Dr Abdiansyah Linge.

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa menolak adanya dualisme pimpinan kampus dan menuntut ketegasan dari pihak yayasan terkait Rektor UGP yang sebenarnya.

Dr Abdiansyah Linge menunjukkan sejumlah surat keputusan yang telah disepakati berdasarkan musyawarah Yayasan UGP tersebut.

Pertama, adanya surat berita acara pada tanggal 6 November 2023, dalam berita acara tersebut disepakati bahwa dilakukan pembaharuan struktur pengurus dan Pembina Yayasan.

Dimana, dalam berita acara itu disepakati bahwa Dr Abdiansyah Linge yang sebelumnya anggota Pembina Yayasan kini menjadi Ketua Pengurus Yayasan UGP.

Selanjutnya, mengangkat Vimartian Sagara SE menjadi ketua Pembina Yayasan menggantikan Drs Mustafa Ali.

Kemudian, Pembina Yayasan UGP yang baru Vimartian Sagara SE membuat Surat Keputusan (SK) Pengurus Yayasan yang diketuai oleh Dr Abdiansyah Linge.

Baca juga: BREAKING NEWS : Mahasiswa UGP Aceh Tengah Demo Kantor Yayasan, Terkait Dualisme Pimpinan

Tak lama berselang, pada tanggal 16 November 2023 Dr Abdiansyah Linge sebagai Ketua Yayasan mencabut SK Rektor UGP Eliyin SHut MP dan ke esokan harinya pada 17 November 2023 memutuskan Rektor UGP yang baru yaitu Dr Adnan SE MSi.

"Berdasarkan data-data ini, sudah jelas kawan-kawan bahwa pimpinan kita adalah Pak Adnan," teriak Heru Ramadhan selaku Koordinator aksi.

Pada siang harinya, mahasiswa memutar arah aksi menuju gedung Rektorat UGP Aceh Tengah dan meminta Rektor Eliyin agar segera turun dari jabatannya.

Tidak membuahkan hasil, tibanya di depan gedung Rektorat, salah satu anggota Yayasan bernama Fitra Gunawan menemui mahasiswa dan menujukan adanya surat resmi terkait struktur Yayasan tersebut.

Fitra Gunawan memperlihatkan surat Kemenkumham dan akta notaris itu kepada mahasiswa dan menganggap struktur pembina serta pengurus yayasan yang lama masih berlaku.

"Ini coba lihat, ada tandatangan barcode Kemenkumham, jadi mana yang lebih tinggi," jelasnya.

Sementara itu, Dr Abdiansyah Linge kepada TribunGayo.com menjelaskan bahwa dalam kesepakatan yang telah dilakukan musyawarah oleh pihak yayasan memang ada perbedaan pendapat. 

Oleh sebab itu, kata Abdiansyah, keputusan yang diambil tidak dapat memuaskan semua pihak serta pihaknya akan melakukan upaya musyawarah kembali. 

Menurut Abdiansyah Linge kebijakan itu perlu dilakukan karena melihat permasalahan di kampus UGP saat ini, permasalahan yang dimaksud seperti, gaji dosen tidak dibayar, dosen mengadu ke Yayasan, dosen mengadu ke DPRK Aceh Tengah dan lain-lain. 

"Pada intinya kebijakan yang kita ambil untuk kebaikan kita bersama, dan ada yang beda pendapat sehingga masih mempertahankan pendapatnya," jelas Dr Abdiansyah Linge.

Baca juga: Video Mahasiswa Universitas Gajah Putih Aceh Tengah Demo di Depan Kantor Yayasan

Sebelumnya diberitakan, mahasiswa Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon, Aceh Tengah berunjukrasa kantor yayasan dengan melakukan aksi damai pada Senin (27/11/2023)

Tampak puluhan mahasiswa sudah bersiap-siap mulai pukul 10.00 WIB dan langsung bergerak ke depan kantor yayasan kampus tersebut pukul 10.43 WIB.

Agenda utama mereka adalah menyuarakan tuntutan terkait dualisme yayasan UGP melalui aksi damai.

Adapun tuntutan aksi yang mereka suarakan adalah sebagai berikut:

1. Menegaskan kejelasan Surat Keputusan (SK) Yayasan yang valid.

2. Menuntut kejelasan SK Rektor.

3. Komitmen untuk tidak pulang sebelum isu ini terselesaikan, dengan rencana menginap di kampus.

4. Jika permasalahan tidak mendapatkan penyelesaian, rencana penyegelan sementara Yayasan dan Biro Rektorat.

"Aksi ini merupakan upaya mahasiswa UGP untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam administrasi Yayasan," kata Nia salah satu mahasiswa yang ikut dalam aksi tersebut.(*)

Baca juga: Polemik UGP Aceh Tengah Tak Kunjung Selesai, Pemberhentian Rektor Tanpa Diketahui Pembina Yayasan