Menlu Retno di Sidang PBB Soroti Sikap Diam Dunia Atas Tindakan Israel Terhadap Palestina

Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, menyerukan pemecatan terhadap Benjamin Netanyahu.

Oleh Barak, Netanyahu dianggap "tidak layak untuk memimpin Israel".

Pernyataan Barak ini disampaikan dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan di media Israel, Haaretz.

Baca juga: Imbas Buat Gaduh di Media Sosial dan Sebut Palestina Teroris Guru SMK Ini Harus Minta Maaf

Dilansir dari Tribunnews yang dikutip dari AlJazeera, Barak yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Jenderal militer, mengatakan Netanyahu "tidak dapat mengatasi" kompleksitas situasi di Israel saat ini.

"Dia (Netanyahu) harus mundur sebelum konsekuensi dari kelemahannya semakin menjadi-jadi," tambah dia.

Barak menyerukan pembentukan pemerintah persatuan nasional "tanpa Netanyahu dan kelompok ekstrem kanan".

Barak kerap mengkritik Netanyahu yang saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri Israel.

Baca juga: Dukung Palestina, Jefri Nichol dan Abidzar Al-Ghifari Ikut Boikot Produk Pro Israel

Dalam sebuah wawancara bersama France24 pada pertengahan November 2023 lalu, Barak mengatakan Netanyahu tak memiliki kepercayaan dari rakyat maupun tentara Israel.

Seruan soal pemecatan Netanyahu bukanlah yang kali pertama.

Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, sebelumnya juga mendesak pemecatan Netanyahu pada pertengahan November 2023.

Lewat X (dulu Twitter), Lapid mengatakan "waktunya telah tiba" untuk koalisi pemerintahan baru di Israel.

Ia juga memaparkan visinya untuk "pemerintahan rekonstruksi nasiona", yang menurutnya akan dipimpin pemimpin lain dari partai sayap kanan Likud milik Netanyahu, tapi tidak akan menyertakan perdana menteri atau "kaum ekstremis".

Baca juga: Bendera Palestina Berkibar di Momen Wisuda 365 Lulusan IAIN Takengon, Aceh Tengah

"Waktunya telah tiba - kita perlu membentuk pemerintahan rekonstruksi nasional. Likud akan memimpinnya, Netanyahu dan para ekstremis akan digantikan."

"Lebih dari 90 (anggota parlemen) akan menjadi mitra dalam koalisi baru dan rekoneksi," cuit dia, dikutip dari The Hill.

“Yang lemah adalah pemerintah, dan khususnya perdana menteri. Dana koalisi terus mengalir, perawatan para pengungsi dan korban luka adalah kegagalan yang memalukan, tidak ada yang mau repot-repot menutup kantor-kantor pemerintah yang tidak diperlukan, advokasi adalah bencana yang sedang berlangsung."