GeRAK Aceh: Lamban Penanganan Kasus, Dana Desa Jadi “Ladang Empuk” Korupsi di Agara

Jangan sampai modal tak kembali dan untuk juga tak diraih. Ini tentunya sangat merugikan masyarakat.

Untuk itu, BPK Kute Lawe Loning  Aman dalam waktu dekat akan melaporkan secara resmi ADD ke Jaksa maupun Polres Agara," urai Muslim didampingi anggota BPK lainnya.

Disebutnya lagi,  dalam beberapa waktu lalu juga, BPK Kute Lawe Loning Aman telah melaporkan secara resmi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Agara untuk segera melakukan audit dana desa sejak 2016 hingga 2023 dan indikasi pemalsuan tanda tangan salah seorang anggota BPK Kute Lawe Loning Aman yang diduga berpotensi terjadinya dugaan korupsi terhadap pengelolaan dana desa dimaksud.

Baru 2 Penghulu Kute Mengembalikan Dugaan Koruspsi Dana Desa

Seperti diberitakan sebelumnya, informasi yang diterima TribunGayo.com, hingga kini baru dua dari sebanyak 45 Penghulu Kute di Aceh Tenggara yang mengembalikan hasil temuan terkait ADD.

Padahal, kasus tersebut sudah mangkrak tiga tahun lebih dan para Penghulu Kute sudah diwarning untuk mengembalikan paling lambat bulan Februari 2024.

“Dari 45 desa hanya dua Penghulu Kute yang tuntaskan pengembalian temuan," ujar Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, Abdul Kariman kepada TribunGayo.com, pada, Jumat (1/3/2024) lalu.

Kata dia, dua Penghulu Kute ini sudah kooperatif untuk mengembalikan temuan kepada tim tindak lanjut Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

Namun, Abdul Kariman ketika ditanyai nama kedua desa dan jumlah temuan yang dikembalikan itu tidak dia ingat begitu juga jumlah rincian pengembalian dana desa tersebut. (*)