Pemerintah Aceh Raih Penghargaan Digital Government Award Summit 2024

TRIBUNGAYO.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami SE, M.Si diundang oleh Presiden RI Joko Widodo untuk hadir ke Istana Negara, Senin, (27/5/2024).

Di Istana Negara Pj Gubernur Aceh menerima penghargaan Digital Goverment Award (DGA) Summit 2024.

Penghargaan itu diberikan atas dasar kinerja dan prestasi Pemerintah Aceh yang dinilai baik. Adapun predikat yang didapat yakni predikat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terbaik katagori Pemerintah Daerah.

Salain Aceh, ada sembilan provinsi lain yang menerima predikat penghargaan dalam kegiatan tersebut.

Selain memberikan anugrah tersebut Presiden Joko Widodo juga turut serta meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia dengan nama INA Digital.

Dimana langkah peluncuran ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Dalam sambutannya Presiden menyampaikan bahwa Tugas GovTech Indonesia adalah untuk melakukan standarisasi data dan integrasi sistem antar aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas kementerian/lembaga ke dalam satu layanan terpadu berbasis digital.

Dimana khususnya untuk menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai platform atau aplikasi.

Menurutnya, GovTech juga akan mengakselerasi integrasi dan interoperabilitas sistem layanan digital utama di sembilan layanan yang menjadi prioritas.

Diantaranya yakni kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online dan izin keramaian.

"Dimana nantinya, publik hanya perlu mengakses satu portal untuk mendapatkan beragam layanan pemerintah berbasis digital. Diharapkan hal tersebut dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien," ujarnya.

Hal ini juga bertujuan untuk menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi seyogyanya hanya untuk melayani.

"Bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat," ujar Jokowi.

Akan tetapi, Jokowi menilai ada kendala lantaran ada 27 ribu aplikasi di level Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Kabupaten/Kota berjalan sendiri-sendiri dan bekerja sendiri-sendiri.

"Nggak akan mungkin tadi yang saya sampaikan, mempermudah, mempercepat, nggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," kata Jokowi.