Senator Aceh Fachrul Razi Gagas Majelis Pers Aceh

Laporan Fikar W.Eda I Banda Aceh

TRIBUNGAYO.COM, BANDA ACEH - Fachrul Razi, Ketua Komite I DPD RI dan Senator Aceh, menggagas lahirnya Majelis Pers Aceh (MPA) sebagai kekhususan yang dimiliki Aceh.

Lembaga ini diusulkan untuk berfungsi seperti Dewan Pers Nasional atau menjadi institusi yang menaungi media di Aceh sebagai wujud kekhususan dalam mendukung pemberitaan sesuai syariat Islam.

Melihat karakteristik daerahnya, Aceh dinilai wajar jika memiliki lembaga semacam Dewan Pers sendiri.

“Sudah saatnya daerah ini memiliki Majelis Pers Aceh (MPA) yang terus mendukung penerapan syariat Islam di Aceh menjadi pusat literasi untuk Aceh,” ujar Fachrul Razi di Banda Aceh, Rabu (10/7/2024).

Fachrul Razi menjadi narasumber pada diskusi kelompok terarah (FGD) yang dilaksanakan oleh organisasi Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi Aceh di Hotel Kyriad Muraya.

Forum ilmiah ini mengangkat tema “Peran Media Online di Era Digital Menuju Indonesia Emas”.

Selain Fachrul Razi yang membahas “Ketahanan Digital dan Tantangan Masa Depan Indonesia”, pembicara lainnya adalah Musannif, mantan Ketua DPRK Aceh Besar, yang menyampaikan topik “Eksistensi Pers dalam Mengkampanyekan Politik Humanis di Era Digital”.

Fachrul Razi mengawali dengan membahas ancaman dan bahaya serangan siber yang dihadapi Indonesia, serta mempertanyakan sistem pendataan nasional yang rentan diretas.

“Bayangkan, sekarang semua data pribadi kita ada di tangan pihak asing,” ujarnya.

Senator asal Aceh itu juga menyinggung soal judi online dan berbagai situs negatif yang merusak moral anak muda seperti link video porno dan game.

Untuk permasalahan tersebut, kata dia, pemerintah pusat harus memiliki kebijakan yang tegas.

“Harus ditutup akses satelit ke negara-negara yang menyediakan link atau situs negatif tersebut,” tegasnya.

Imran Jhoni, Pemimpin Umum Harian Rakyat Aceh, menanggapi wacana pembentukan MPA yang disampaikan Fachrul Razi.

Menurutnya, Aceh yang menerapkan syariat Islam juga perlu regulasi khusus yang mengatur kebijakan di bidang pers.