HTS Tunjuk Mohammad Bashir sebagai Kepala Otoritas Transisi Suriah

Ia menyelesaikan pendidikan di bidang teknik elektro dari Universitas Aleppo pada tahun 2007 dan memulai kariernya sebagai kepala Departemen Instrumen Presisi di pabrik gas milik Perusahaan Gas Suriah.

Ia pun kemudian melanjutkan  pendidikan di bidang Syariah dan hukum dari Universitas Idlib pada 2021, serta memperoleh sertifikasi dalam manajemen proyek dan organisasi administratif.

Karier politik al-Bashir dimulai saat ia menjadi Direktur Pendidikan Islam di Kementerian Wakaf Pemerintahan Keselamatan Suriah.

Selanjutnya, ia dipercaya sebagai Menteri Pembangunan dan Kemanusiaan dalam kabinet Ali Keda.

Pada Januari 2024, ia terpilih menjadi Perdana Menteri Pemerintahan Keselamatan, dengan fokus pada reformasi digital dan e-government.

Dilansir The Guardian, pada November 2024 menjadi titik balik dalam sejarah Suriah.

Pasukan oposisi yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS) melancarkan serangan besar ke Suriah barat laut, merebut Aleppo dan wilayah strategis lainnya.

Dalam sebuah konferensi pers, al-Bashir menegaskan bahwa serangan ini dilakukan sebagai balasan atas serangan rezim terhadap warga sipil yang menyebabkan eksodus besar-besaran.

Hanya lima hari kemudian, al-Bashir ditunjuk untuk membentuk pemerintahan transisi.

 Dalam pertemuannya dengan pemimpin HTS Abu Mohammad al-Julani dan Perdana Menteri Mohammad Ghazi al-Jalali yang akan lengser, ia menegaskan pentingnya koordinasi dalam memastikan stabilitas di tengah perubahan besar ini.

Dengan latar belakang sebagai insinyur dan politisi yang cakap, al-Bashir menghadapi tantangan besar untuk memimpin Suriah dalam masa pemulihan pasca konflik, sekaligus menata ulang arah negara yang telah lama dilanda perang.

HTS – sebelumnya dikenal sebagai cabang Al-Qaeda di Suriah, Front Nusra. 

AS dan Inggris sedang mempertimbangkan untuk menghapus HTS – bekas afiliasi Al-Qaeda dari daftar teroris menurut mereka.

Pada tahun 2016, Front Nusra berganti nama dan berkembang menjadi Jabhat Fateh al-Sham, sebuah koalisi faksi bersenjata dengan dukungan dari Qatar. 

Tahun berikutnya, Jabhat Fateh al-Sham berubah nama menjadi HTS dalam inisiatif perubahan nama lain yang disponsori Qatar yang bertujuan untuk melegitimasi kelompok tersebut.