Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh: E-voting Diproyeksikan Mampu Memangkas Biaya Pilkada 50 Persen

“Kita memiliki pengalaman masa lalu, di mana pemilihan oleh DPRD tetap rawan money politics. Jadi, penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku politik uang adalah langkah yang tidak bisa diabaikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mujiburrahman menekankan pentingnya memastikan bahwa sistem pemilihan, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui DPRD, harus dapat menjamin transparansi, keadilan, dan integritas dalam berdemokrasi.

Hanya dengan sistem yang adil dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dapat terjaga dengan baik.

“Dengan pembenahan yang tepat, Indonesia dapat terus memperkuat demokrasi langsung yang efisien, terjangkau, dan berintegritas. Intinya, kita menghormati apa pun keputusan pemerintah nantinya, selama didasarkan pada evaluasi dan konsultasi dengan berbagai pihak,” pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Serambinews.com.

Baca juga: PREDIKSI SKOR: Malut United vs PSM di Liga 1, Ini Head to Headnya 

Baca juga: Anggota Komisi V DPRA Akan Merumuskan Regulasi Pembatasan Penggunaan Android untuk Anak

Baca juga: Polisi Ringkus Tersangka Kasus Penggelapan 6 Mobil di Bireuen