KABAR GEMBIRA Bagi Honorer yang tidak Lulus PPPK Tahap 1, Ini Penjelasan Kepala BKN

Saat itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Rahman, juga ikut dalam rapat tersebut bersama kepala daerah se-Sulsel.

Dalam rapat tersebut, Mendagri menegaskan agar seluruh daerah melaksanakan mandat untuk pengangkatan pegawai Non-ASN, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mendagri Tito Karnavian juga mempertanyakan kepada sejumlah kepala daerah yang tidak mengusulkan penerimaan PPPK, termasuk Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai, padahal database yang ada di BKN sudah lengkap.

"Jadi seperti Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai, tadi Mendagri mengingatkan dan sudah dijawab dengan baik oleh Bupati Gowa, Adnan Purichta, dengan mitigasi dan rencana aksi yang akan dilakukan," kata Jufri Rahman.

Jufri juga mengatakan, dalam pertemuan itu, Menteri PAN-RB mengingatkan seluruh Kepala Daerah untuk memperhatikan pelaksanaan penerimaan PPPK berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta mengevaluasi kendala yang dihadapi Kabupaten/Kota dalam proses penerimaan PPPK.

Batas akhir penyelesaian Non-ASN seharusnya sampai akhir bulan Desember 2024, namun karena beberapa kendala di daerah, masa pendaftaran diperpanjang.

"Dan berdasarkan database yang ada di BKN, diharapkan nanti bisa diakomodir semua sebagai PPPK, baik PPPK penuh maupun paruh waktu. Menteri PAN-RB juga menyarankan agar Non-ASN yang masih bersyarat menjadi PNS untuk mendaftar seleksi CPNS," tegasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com 

Baca juga: Akankah CPNS 2025 Dibuka? Lantas Bulan Berapa?, Ini Penjelasan MenPAN RB