Pemkab Aceh Tengah Raih Predikat Zona Hijau dalam Pelayanan Publik 2024

Laporan Alga Mahate Ara | Aceh Tengah

TRIBUNGAYO.COM.BANDA ACEH - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tengah, Subhandhy AP MSi, menghadiri acara Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia, berlangsung di Anjong Mon Mata Banda Aceh, Selasa (21/01/2024).

Dihadiri Pj Gubernur Aceh, Kepala Ombudsman Republik Indonesia (RI), Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh, Forkopimda Aceh, serta para Pj Bupati atau Walikota se-Aceh.

Turut hadir dalam acara ini Asisten Administrasi Umum (Asisten III) dan Kepala Dinas terkait Kabupaten Aceh Tengah.

Termasuk Kepala Dinas Sosial, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan Kepala Bagian Organisasi, serta beberapa kepala puskesmas.

Dalam kesempatan ini, Kabupaten Aceh Tengah berhasil meraih predikat Zona Hijau dengan Kepatuhan Kualitas Tinggi, mencatat nilai sebesar 88,55.

Penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah dalam memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.

Dalam sambutan Pj Gubernur Aceh, Safrizal ZA menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat. 

Menurutnya, predikat kepatuhan yang diberikan Ombudsman RI tidak hanya menjadi sebuah penghargaan, tetapi juga pengingat untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

“Pelayanan publik adalah cerminan langsung dari keberadaan pemerintah dalam kehidupan masyarakat," ujar Pj Gubernur.

Predikat ini tidak hanya sekadar penghargaan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa masih ada ruang untuk perbaikan demi kesejahteraan rakyat.

"Pertahankan prestasi ini, ambil langkah-langkah strategis, dan teruslah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Ia juga menambahkan, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik bukan sekadar kewajiban administratif.