PPPK Paruh Waktu: Dilarang Pindah Instansi Bisa Berujung Pengunduran Diri

PPPK Paruh Waktu: Dilarang Pindah Instansi Bisa Berujung Pengunduran Diri

TRIBUNGAYO.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah mengeluarkan aturan baru yang mengatur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. 

Salah satu ketentuan penting adalah larangan untuk mengajukan pindah instansi. 

Pegawai yang melanggar ketentuan ini akan dianggap mengundurkan diri. 

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 13 Januari 2025.

Larangan Pindah Instansi bagi PPPK Paruh Waktu

PPPK Paruh Waktu, sesuai dengan Keputusan Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2025, adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan durasi tertentu. 

Pegawai ini mendapatkan upah berdasarkan anggaran yang tersedia di instansi masing-masing.

Keputusan tersebut menyebutkan secara tegas bahwa pengajuan pindah instansi oleh PPPK Paruh Waktu akan dianggap sebagai pengunduran diri. 

Aturan ini berbeda dengan ketentuan bagi ASN PNS yang diperbolehkan melakukan mutasi antar-instansi dengan persyaratan tertentu.

Salah satu bunyi ketentuan dalam Kepmenpan-RB Nomor 16 Tahun 2025 menyatakan:

“Dalam hal PPPK Paruh Waktu mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.”

Tujuan Pengadaan PPPK Paruh Waktu

Pengadaan PPPK Paruh Waktu dirancang untuk mengatasi kebutuhan tenaga kerja pada beberapa sektor kritis, seperti:

1. Guru dan tenaga kependidikan