Kapan CPNS 2025 Dimulai? Ini Kategori Pelamar yang Dilarang Daftar

Kapan CPNS 2025 Dimulai? Ini Kategori Pelamar yang Dilarang Daftar

TRIBUNGAYO.COM - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2025 menjadi sorotan ditengah berlangsungnya CPNS 2024.

Dengan tingginya kebutuhan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN), banyak yang menantikan jadwal pembukaan seleksi CPNS tahun ini. 

Namun, hingga saat ini, pemerintah belum memberikan kepastian terkait jadwal pelaksanaannya.

Jadwal CPNS 2025 Masih Belum Ditentukan

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, menyebut bahwa keputusan pembukaan seleksi CPNS sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Saya belum tahu. Kebijakan itu ada di Menpan-RB,” ujar Ridwan seperti dikutip dari Kompas.com pada Jumat (14/2/2025).

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kemenpan-RB, Aba Subagja, menambahkan bahwa hingga saat ini pihaknya masih fokus menyelesaikan tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. 

Belum ada arahan resmi mengenai pembukaan seleksi CPNS 2025.

Tingginya Kekosongan Formasi ASN

Salah satu alasan utama potensi pembukaan CPNS 2025 adalah tingginya kekosongan formasi ASN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menyebutkan bahwa ada sekitar 300.000 hingga 400.000 formasi ASN yang belum terisi. 

Namun, keputusan akhir pembukaan seleksi CPNS 2025 tetap bergantung pada arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Masih ada sekitar 400.000 atau 300.000-an lagi yang memang belum terisi,” jelas Rini.

Selain itu, prioritas utama Kemenpan-RB saat ini adalah restrukturisasi jabatan ASN di 48 kementerian dan lembaga sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi pemerintah.

Kategori Pelamar yang Dilarang Mendaftar CPNS 2025

Bagi Anda yang berencana mendaftar CPNS 2025, penting untuk mengetahui bahwa ada beberapa kategori pelamar yang tidak diperbolehkan mengikuti seleksi berdasarkan aturan dari BKN.