Mantan Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA Jadi Pemateri dalam Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang

Laporan Fikar W. Eda I Magelang

TRIBUNGAYO.COM, MAGELANG – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri yang juga mantan PJ Gubernur Aceh, Dr Safrizal ZA MSi, menjadi salah seorang pemateri dalam Retret kepala daerah di Akmil Magelang, Senin (242/225).

Dalam forum yang dihadiri ratusan kepala daerah itu, Safrizal mengingatkan bahwa Indonesia dengan 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman.

Oleh karena itu, peran kepala daerah menjadi sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat.

Ia menawarkan empat langkah strategis untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu: Penguatan sistem keamanan dan penegakan hukum; Peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi; Pemanfaatan teknologi untuk keamanan dan manajemen krisis; Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan masyarakat.

Sebagai simbol komitmen kepala daerah dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, Safrizal menyoroti pakaian seragam yang dikenakan para peserta retret.

"Pada hari pertama, kepala daerah baik sebagai pemimpin daerah otonom maupun sebagai wakil pemerintah pusat mengenakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ini menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak ketertiban dalam menjalankan tugasnya," ujar Safrizal.

Saat ini, terdapat lebih dari 1,45 juta personel Trantibumlinmas yang tersebar di seluruh Indonesia.

Salah satu aspek penting dalam penanganan Trantibumlinmas adalah respons cepat dalam keadaan darurat, terutama dalam penanggulangan kebakaran. 

Sesuai dengan Permendagri 114 Tahun 2018 tentang SPM Damkar, waktu respons pemadam kebakaran ditetapkan maksimal 15 menit.

Sepanjang tahun 2024, sebanyak 13.485 kejadian kebakaran berhasil ditangani dengan pendekatan cepat dan koordinatif.

Selain itu, jumlah Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) meningkat signifikan, mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.

Dari 20.675 anggota pada 2022, jumlahnya melonjak menjadi 52.391 per Januari 2025.

Di daerah rawan bencana, pemerintah daerah juga didorong menerapkan strategi mitigasi seperti Konsep Rumah Bersama Kecamatan dan gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA).

"Pemerintah daerah perlu melahirkan Agent of Change dalam urusan Trantibumlinmas guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan terlindungi," tegas Safrizal.

Ia menambahkan bahwa diperlukan inovasi, kepemimpinan yang efektif, serta kerja sama solid antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk mewujudkan stabilitas sosial.(*)

Baca juga: 47 Kepala Daerah "Mangkir" dari Retreat di Akmil Magelang, Begini Respon Mendagri

Baca juga: Karantina Retreat Akademi Militer, Bupati Haili Yoga Minta Doa Dari Seluruh Masyarakat Aceh Tengah