Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Dimajukan, Ini Poin-poin Penting Arahan Prabowo

Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Dimajukan, Ini Poin-poin Penting Arahan Prabowo

TRIBUNGAYO.COM - Pemerintah akhirnya memberikan arahan resmi terkait percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024.

Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan proses pengangkatan CPNS dan PPPK lebih cepat dari jadwal sebelumnya.

Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi  yang memaparkan poin-poin utama dari Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur percepatan tersebut dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada Senin (17/3/2025). 

Terdapat lima arahan penting dari Presiden Prabowo untuk menjawab persoalan jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 yang sempat diundur dan menimbulkan kekhawatiran dikalangan pelamar CASN sendiri.

Dimana sebelumnya, Menpan RB Rini Widyanti memutuskan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 disesuaikan pengangkatannya seretak.

Untuk CPNS diangkat secara bersamaan pada 1 Oktober 2025 dan PPPK dilakukan pada 1 Maret 2025.

Menangapi hal tersebut, pemerintah saat ini resmi mengumumkan Keputusan akhir mengenai jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK 2024  serta dengan beberapa poin penting sesuai arahan dari Presiden Prabowo diantaranya:

1. Pengangkatan CPNS dan PPPK Dipercepat

Pemerintah menargetkan pengangkatan CPNS rampung paling lambat Juni 2025, sementara PPPK harus selesai sebelum Oktober 2025.

“Pertama, pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat bulan Juni 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat Oktober tahun 2025,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di kanal YouTube Kemenpan-RB pada Senin (17/3/2025).

Keputusan ini bertujuan agar instansi pemerintah segera menyesuaikan dan mempercepat proses administrasi serta teknis pengangkatan, tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian.

2. Kementerian dan Daerah Wajib Melakukan Simulasi Kesiapan

Presiden Prabowo menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera melakukan analisis serta simulasi kesiapan terkait percepatan pengangkatan ASN.

“Kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Bapak Presiden memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan tersebut agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru,” kata Prasetyo.

Analisis ini penting agar tidak ada kendala dalam proses pengangkatan dan ASN yang diterima bisa langsung bekerja sesuai kebutuhan pelayanan publik.

3. Prinsip Meritokrasi Tetap Ditegakkan

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh seleksi dan pengangkatan ASN harus tetap menjunjung tinggi prinsip meritokrasi.

“Bapak Presiden menegaskan kepada seluruh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN kita,” imbuh Prasetyo.

Artinya, pengangkatan ASN tetap harus berbasis kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan organisasi, bukan sekadar untuk membuka lapangan kerja.

4. 2024 Jadi Tahun Terakhir Kebijakan Afirmasi PPPK

Prabowo juga menekankan bahwa pengangkatan PPPK 2024 merupakan kebijakan afirmasi terakhir.

“Berkenaan dengan proses penerimaan PPPK untuk tahun 2024 ini, kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir,” ungkap Prasetyo.

Mulai tahun 2025, jalur rekrutmen ASN akan kembali ke mekanisme normal sesuai dengan regulasi yang berlaku.

5. Rekrutmen ASN untuk Optimalisasi Pelayanan Publik

Terakhir, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tujuan utama seleksi ASN adalah untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal.

“Proses rekrutmen ASN bukan hanya sekadar membuka lapangan pekerjaan, tetapi dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya,” kata Prasetyo.

Ia juga meminta para calon ASN untuk tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memenuhi hak-hak mereka.

Dengan adanya instruksi ini, seluruh instansi pemerintah diharapkan segera menyesuaikan jadwal dan memastikan proses pengangkatan CPNS dan PPPK berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. (*)

(TribunGayo.com/Cut Eva Magfirah)

Baca juga: Jelang Lebaran 2025, Pemerintah Pastikan Tunjangan 1,4 Juta Guru ASN & 392 Ribu Non-ASN Segera Cair

Baca juga: Mekanisme Baru, Prabowo Pastikan Tunjangan Guru ASN Tak Lagi Melalui Pemda

Baca juga: Cek Jadwal Pencairan THR 2025 untuk ASN dan Pensiunan PNS