Setelah Diprotes, Pemerintah Percepat Pengangkatan CPNS 2024 pada Juni, PPPK 2024 di Oktober 2025

Seluruh CASN diharapkan tetap tenang karena pemerintah berkomitmen penuh untuk memenuhi hak-hak mereka.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa menjadi ASN adalah bentuk pengabdian dalam melayani masyarakat.

“Rekrutmen dan pengangkatan ASN bukan sekadar membuka lapangan pekerjaan, tetapi untuk memastikan pelayanan yang optimal dan manfaat yang jelas bagi masyarakat,” pungkas Prasetyo.

Pemerintah pastikan kesiapan pengangkatan CASN

Pada kesempatan yang sama, Menpan-RB Rini Widyantini mengungkapkan, sejak awal pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian pengangkatan CASN untuk melindungi mereka, sekaligus menata proses dan kesiapan di lapangan secara komprehensif.

Penataan tersebut bertujuan agar pengangkatan CASN berjalan optimal dengan formasi dan kualifikasi yang tepat, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.  

Sebelumnya, analisis dan koordinasi awal menunjukkan bahwa CPNS direncanakan diangkat pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026.

"Kebijakan sebelumnya diambil murni untuk memperkuat serta memastikan kesiapan instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam proses pengangkatan CASN. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati guna menjamin kepastian pengangkatan," tutur Rini.

Namun, setelah mencermati dinamika yang berkembang, dalam dua minggu terakhir Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan instansi terkait terus melakukan simulasi dan analisis.

Simulasi dan analisis tersebut bertujuan untuk mempercepat pengangkatan CASN tanpa mengesampingkan hak-hak mereka.

“Alhamdulillah, pemerintah dapat menemukan mekanisme percepatan. Presiden Prabowo pun menyambut baik upaya ini dan memberikan arahan yang berpihak kepada rakyat serta CASN,” ungkap Rini.

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, Kemenpan-RB dan BKN mempersilakan pengangkatan CASN sesuai proses yang ada.  

Pengangkatan dapat dilakukan selama setiap K/L dan pemda telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan dan mengikuti jadwal terbaru.

Menurut Rini, kebijakan nasional itu telah dirancang secara optimal dan akomodatif. Oleh karena itu, K/L dan pemda perlu berperan aktif dalam menyelesaikan pengangkatan CASN.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, K/L dan pemda harus segera menindaklanjuti kebijakan ini dengan menyusun perencanaan pengangkatan CASN,” imbuhnya.

Proses tersebut, lanjut Rini, harus melalui simulasi dan analisis yang mempertimbangkan kesiapan masing-masing instansi dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Baca juga: Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Dimajukan, Ini Poin-poin Penting Arahan Prabowo