Update Penetapan NIP PPPK 2024 dan CPNS, Kepala BKN Ungkap Data yang Selesai Capai 70 Persen

Update Penetapan NIP PPPK 2024 dan CPNS, Kepala BKN Ungkap Data yang Selesai Capai 70 Persen

TRIBUNGAYO.COM - Proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) formasi tahun 2024 hingga saat ini terus berlanjut.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sekitar 60 hingga 70 persen data NIP baik untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah selesai diproses.

"Ya, saat ini sudah berproses, kami sudah menyelesaikan kurang lebih 60 sampai 70 persen NIP sudah kami seleksaikan.

Tinggal nanti diproses di instansi masing-masing," ujar Prof Zudan dalam pernyataannya yang dikutip melalui Instagram resmi @bkngoidofficial Sabtu (12/4/2025).

Prof Zudan juga menyampaikan apresiasi kepada tim BKN yang tetap bekerja secara maksimal meski dalam suasana libur panjang. 

Dalam periode liburan 9 hari , tercatat lebih dari 61.000 NIP berhasil diterbitkan demi percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024.

"Bahkan dihari libur kemarin, kawan-kawan di BKN tetap menerbitkan nomor induk pegawai, jadi selama liburan 9 hari kemarin kami menerbitkan 61.000 lebih NIP untuk percepatan," tegasnya.

Meskipun BKN telah menjalankan tugasnya dalam menerbitkan NIP, proses pengangkatan resmi CPNS dan PPPK 2024 tidak berhenti sampai di situ. 

Menurut Prof Zudan, keputusan pengangkatan pegawai menjadi tanggung jawab masing-masing instansi, baik di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah.

“Nah tugas BKN menerbitkan Nomor Induk Pegawai, nanti SK nya di masing-masing kabupaten kota, Provinsi dan Kementerian Lembaga,” jelasnya.

Karena itu, Kepala BKN mengimbau kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), seperti Bupati, Walikota, Gubernur, para Menteri, dan para Sekretaris Jenderal untuk aktif mendorong penyelesaian pengangkatan CASN 2024.

Termasuk bagi Pertek NIP yang sudah dikirimkan agar segera diproses menjadi SK pengangkatan.

“Keaktifan para bupati, walikota, Gubernur dan para Menteri beserta para sekjen sangat menentukan nasib para PPPK dan CPNS,” ujarnya.

BKN juga telah menjadwalkan penyerahan SK pengangkatan secara langsung di berbagai daerah.