Menapa Harus ALA? Ini Jawaban Muchlis Gayo Dihadapan Pemerintah Aceh

DISCLAIMER: Kami memohon  maaf kepada pembaca atas kesalahan penulisan judul, dimana yang sebenarnya  adalah Mengapa Harus ALA? Ini Jawaban Muchlis Gayo Dihadapan Pemerintah Aceh.

Laporan Romadani | Aceh Tengah

TRIBUNGAYO.COM, TAKENGON - Pengusaha dan mantan birokrasi ulung sekaligus tokoh masyarakat di Aceh Tengah, Muchlis Gayo menjawab tegas pertanyaan terkait pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA).

Muchlis Gayo menceritakan bahwa pertanyaan Mengapa ALA? telah Iama dipertanyakan.

Ia memberi jawabannya dihadapan tokoh politik penting Aceh, melalui diskusi Forum Keadilan Rakyat Aceh (FOKRA).

FOKRA dibentuk oleh Riduan Rambli yang merupakan mantan Pj Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Utara 2 periode selanjutnya ada Faisal dan Padlon di Jakarta.

Diskusi itu, diselenggarakan atas reaksi terhadap demo ALA di Istana Negara tahun 2000, dan dihadiri oleh kombatan GAM Kota, dan tokoh-tokoh Aceh pesisir.

Diantaranya mantan gubernur almarhum H Syamsuddin Mahmud, utusan Gubernur Ir Abdullah Puteh, bertempat di Aula Kediaman Alm Rambli Riduan Jalan Teluk Betung Tosari, Jakarta Pusat. 

Muchlis Gayo, menanggapi pertanyaan tersebut dengan menjelaskan pentingnya sejarah dan budaya Gayo di Aceh.

Ia menegaskan bahwa banyak nama tempat di Aceh, mulai dari Bireuen, Jeunieb, hingga Samalanga, sebenarnya memiliki jejak-jejak budaya Gayo.

Semua nama kota dari Bireuen sampai Banda Aceh dalam Bahasa Gayo, fakta sejarah adanya jejak-jejak budaya Gayo di pesisir Aceh, terkait penyerahan Gajah Putih kepada Sultan Iskandar Muda.

"Saya juga menyadari bahwa di pesisir, terdapat ketidakkompakan. Misalnya, jika Gubernur berasal dari Aceh Besar, maka pejabat eselon dua yang berasal dari Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur diganti.

Begitu juga sebaliknya, apabila Gubernur berasal dari Pidie, maka pejabat dari Aceh Besar, Aceh Utara, dan Aceh Timur akan diganti.

Pertanyaan saya adalah, mengapa terhadap Gayo kalian tampak begitu kompak? Seakan-akan Gayo adalah musuh bersama kalian," terang Mukhlis Gayo dihadapan Pemimpin Aceh kala itu.

Jika pola perilaku ini terus dipertahankan, masyarakat sebagai keturunan dari penduduk asli negeri ini, tidak akan pernah berhenti memperjuangkan pemisahan provinsi.