Serakahnomics dan HUT ke-80 RI

Oleh: Kusni Rohani Rumahorbo, SST, M.Si

Istilah serakahnomics ini disebut-sebut Presiden RI, Prabowo Subianto pada berbagai kesempatan.

Serakahnomics adalah kondisi ekonomi yang digerakkan oleh keserakahan segelintir pihak atau oknum pedagang yang memanipulasi pasar demi keuntungan pribadi.

Sehingga dapat mengarah ke kondisi dan miskin makin miskin, kaya makin kaya.

Beliau menceritakan bagaimana Indonesia yang menjadi produsen terbesar kelapa sawit namun pernah mengalami kelangkaan minyak goreng.

Beliau juga memberi contoh praktik curang di sektor penggilingan padi.

Sejumlah pelaku usaha besar di sektor tersebut diduga membeli gabah di bawah harga pasar dan menjual kembali beras biasa dengan label premium di atas harga eceran tertinggi.

Manipulasi pasar oleh segelintir pihak yang haus keuntungan ini tidak hanya merusak sistem, tapi juga merampas hak masyarakat banyak untuk hidup sejahtera.

Ketimpangan seperti ini adalah bentuk nyata dari distorsi ekonomi yang bertentangan langsung dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025 menunjukkan bahwa gini ratio nasional berada di angka 0,375 — masih dalam kategori sedang.

Ini berarti ketimpangan distribusi pendapatan masih cukup terasa di berbagai daerah.

Aceh tercatat sebagai salah satu dari 5 provinsi dengan ketimpangan terendah (gini ratio 0,282), namun DKI Jakarta mencatatkan ketimpangan tertinggi sebesar 0,441.

Ketimpangan seperti ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Ketimpangan yang tinggi bukan hanya soal angka, tetapi berdampak langsung pada kehidupan rakyat: kesenjangan akses pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, hingga kesempatan usaha. 

Bila tidak ditangani secara serius, ketimpangan ini akan menjadi bom waktu yang merusak stabilitas sosial dan politik.