Serakahnomics dan HUT ke-80 RI

Oleh: Kusni Rohani Rumahorbo, SST, M.Si

Istilah serakahnomics ini disebut-sebut Presiden RI, Prabowo Subianto pada berbagai kesempatan.

Serakahnomics adalah kondisi ekonomi yang digerakkan oleh keserakahan segelintir pihak atau oknum pedagang yang memanipulasi pasar demi keuntungan pribadi.

Sehingga dapat mengarah ke kondisi dan miskin makin miskin, kaya makin kaya.

Beliau menceritakan bagaimana Indonesia yang menjadi produsen terbesar kelapa sawit namun pernah mengalami kelangkaan minyak goreng.

Beliau juga memberi contoh praktik curang di sektor penggilingan padi.

Sejumlah pelaku usaha besar di sektor tersebut diduga membeli gabah di bawah harga pasar dan menjual kembali beras biasa dengan label premium di atas harga eceran tertinggi.

Manipulasi pasar oleh segelintir pihak yang haus keuntungan ini tidak hanya merusak sistem, tapi juga merampas hak masyarakat banyak untuk hidup sejahtera.

Ketimpangan seperti ini adalah bentuk nyata dari distorsi ekonomi yang bertentangan langsung dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025 menunjukkan bahwa gini ratio nasional berada di angka 0,375 — masih dalam kategori sedang.

Ini berarti ketimpangan distribusi pendapatan masih cukup terasa di berbagai daerah.

Aceh tercatat sebagai salah satu dari 5 provinsi dengan ketimpangan terendah (gini ratio 0,282), namun DKI Jakarta mencatatkan ketimpangan tertinggi sebesar 0,441.

Ketimpangan seperti ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Ketimpangan yang tinggi bukan hanya soal angka, tetapi berdampak langsung pada kehidupan rakyat: kesenjangan akses pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, hingga kesempatan usaha. 

Bila tidak ditangani secara serius, ketimpangan ini akan menjadi bom waktu yang merusak stabilitas sosial dan politik.

Untuk itu, perlu komitmen kuat dari pemerintah dan dunia usaha untuk membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Di usia Republik Indonesia yang ke-80 tahun, kita memiliki kesempatan untuk melakukan koreksi dan pembenahan besar-besaran.

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil harus bersatu memberantas praktik manipulatif, memperkuat perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, serta memastikan kekayaan alam negeri
ini benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hanya dengan keberpihakan nyata terhadap keadilan sosial, bangsa ini bisa berdiri kokoh dan
berdaulat.

Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Semoga semangat Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju bukan sekadar slogan, tetapi benar-benar terwujud dalam kebijakan, tindakan, dan keseharian rakyat Indonesia.

Dirgahayu bangsaku — mari kita terus jaga dan rawat cita-cita kemerdekaan demi generasi yang akan datang.(*)

*) Penulis adalah Kepala BPS Kabupaten Aceh Selatan.

KUPI SENYE adalah rubrik opini pembaca TribunGayo.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca juga: Hari Anak Nasional, Jangan Jadi Seremonial Tahunan

Baca juga: 80 Tahun Indonesia Merdeka, Kapan Kita Merdeka dari Penyakit?