TRIBUNGAYO.COM - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh terkait tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, tercatat Kabupaten Bener Meriah menempati urutan kelima sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Aceh.

Data ini menyoroti tantangan serius yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Bener Meriah, terutama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Berdasarkan data yang dilansir TribunGayo.com, melalui laman resmi BPS Bener Meriah, Jumat (15/8/2025), Kabupaten Bener Meriah berada di urutan kelima penduduk termiskin di Aceh yakni mencapai persentase 18,18 persen, namun angka ini tercatat di hingga tahun 2024 lalu.

Meskipun Kabupaten Bener Meriah masuk dalam 5 besar persentase penduduk miskin terbanyak di Aceh, namun angka Kemiskinan itu telah menurun sebesar 0,13 persen.

Hal ini dilihat dar data jumlah penduduk miskin di Bener Meriah tahun 2023 yang berada di angka 18,31 persen.

Menanggapi data tersebut, Kepala BPS Bener Meriah Devi Indriastuti kepada TribunGayo.com, Jumat (15/8/2025) mengatakan jumlah angka kemiskinan tersebut memiliki banyak faktor.

Untuk diketahui, data kemiskinan tersebut dihimpun berdasarkan program pengentasan kemiskinan ekstrem semasa pemerintahan Joko Widodo.

Sementara untuk angka kemiskinan di tahun 2025 ini belum dirilis, pasalnya Indonesia sudah berganti pemerintahan.

"Program pengentasan kemiskinan ekstrem adalah program kerja presiden Jokowi, oleh sebab itu angkanya dihitung hanya sampai tahun 2024. Sehingga tahun 2025 sampai saat ini tidak ada angkanya" ungkap Devi.

Lebih lanjut Devi juga mengungkapkan menjelaskan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor, namun ada dua hal besar yang sangat menentukan dalam upaya pengentasan rumah tangga miskin.

Pertama, meningkatkan pengeluaran atau konsumsi masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan lapangan kerja.

Artinya, masyarakat harus memiliki akses ke pekerjaan yang layak dan pendapatan yang cukup agar daya beli mereka meningkat.

Kedua, menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui pengendalian harga dan subsidi.

Langkah ini mencakup menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau serta memberikan bantuan langsung atau subsidi untuk meringankan beban rumah tangga berpenghasilan rendah.

"Banyak sekali faktor yg dapat mempengaruhi kemiskinan, namun dalam rangka mengurangi rumah tangga miskin ada dua  faktor besar yg mempengaruhi. Yaitu bagaimana meningkatkan pengeluaran atau konsumsi masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan lapangan kerja serta bagaimana menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui pengendalian harga dan subsidi", ungkap Devi.