Israel Cemas, AS Disebut Siap Dukung Kemerdekaan Palestina Lewat Rancangan Resolusi PBB

TRIBUNGAYO.COM - Ketegangan politik kembali memuncak di Timur Tengah setelah muncul sinyal bahwa Amerika Serikat (AS) berpotensi mendukung jalur menuju kemerdekaan Palestina melalui rancangan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Langkah ini membuat Israel dilaporkan mulai kebingungan dan menghadapi tekanan politik internal yang semakin besar.

Pada 7 November 2025, Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari 15 anggota resmi memulai negosiasi terkait rancangan resolusi tersebut. 

Usulan ini akan memasukkan gagasan Presiden AS Donald Trump mengenai pembentukan pemerintahan transisi bernama “Dewan Perdamaian” di Gaza. 

Badan tersebut direncanakan bertugas menangani rekonstruksi pascaperang, pemulihan ekonomi, serta langkah-langkah stabilisasi keamanan.

Selain AS, sejumlah negara mayoritas Muslim juga ikut mendukung rancangan yang dinilai dapat membuka jalan menuju berdirinya Negara Palestina. 

Situasi ini memicu kegelisahan di internal pemerintahan Israel, terutama dari kalangan koalisi sayap kanan yang selama ini menolak mentah-mentah konsep kemerdekaan Palestina.

Netanyahu Dapat Tekanan

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung mendapat tekanan politik keras dari para sekutunya. 

Menanggapi desakan itu, Netanyahu pada Minggu (16/11/2025) menegaskan kembali sikap tegas Israel yang menolak pembentukan Negara Palestina di wilayah mana pun.

“Penolakan kami terhadap Negara Palestina di wilayah mana pun tidak berubah,” ujar Netanyahu, dikutip dari The Straits Times. 

Ia menambahkan bahwa Gaza harus tetap didemiliterisasi dan Hamas wajib dilucuti kekuatan bersenjatanya, baik melalui jalur mudah maupun sulit.

Dua tokoh sayap kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, bahkan secara terbuka meminta Netanyahu mengecam keras gagasan negara merdeka untuk Palestina. 

Ben-Gvir dikabarkan mengancam akan keluar dari koalisi apabila pemerintah tidak mengambil langkah tegas.

Ancaman pengunduran diri dari sayap kanan dapat menyebabkan runtuhnya pemerintahan sayap kanan Netanyahu jauh sebelum pemilu berikutnya, yang dijadwalkan paling lambat pada Oktober 2026.

Selain Ben-Gvir dan Smotrich, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz dan Menteri Luar Negeri Gideon Saar turut mengeluarkan pernyataan melalui platform media sosial X.